Presiden KSPI Kritik Keras Pemerintah Soal Pasar Kerja, Menteri Ketenagakerjaan Dinilai Gagal Total

Sabtu 07 Jun 2025, 16:25 WIB
Pencari kerja melihat lowongan pekerjaan di salah satu stan perusahaan di GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Pencari kerja melihat lowongan pekerjaan di salah satu stan perusahaan di GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

POSKOTA.CO.ID – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, yang dinilainya gagal total dalam mengelola pasar tenaga kerja nasional.

“Itu adalah potret buram tentang dunia ketenagakerjaan kita dan angkatan kerja,” ujar Iqbal merespons kesaksian dua pencari kerja di Cikarang, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Ia menyebut bahwa klaim pemerintah mengenai pembukaan lapangan kerja tidak mencerminkan kondisi riil di sektor formal.

Baca Juga: Alasan Polisi Tetapkan Mahasiswa UI Tersangka Meski Bertugas sebagai Tim Medis Demo Buruh

Said Iqbal menyebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta jajaran kementerian di bawahnya, termasuk Menteri Ketenagakerjaan, telah abai terhadap pengelolaan data dan distribusi tenaga kerja.

“Kementerian ini gagal total. Menterinya harus mundur. Menteri dan wakil menterinya harus mundur, walaupun tinggal enam bulan lagi,” ujarnya.

Ia juga menilai pelaksanaan Jobfair tidak lagi relevan di era digital. “Jobfair itu sudah tidak relevan dengan teknologi yang sudah maju,” katanya.

Ia menyarankan agar sistem pencatatan pencari kerja berbasis kartu kuning yang dahulu digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja diubah ke dalam format aplikasi digital seperti yang diterapkan oleh Vietnam.

Baca Juga: Polda Metro Pertimbangkan SP3 untuk 14 Tersangka Ricuh Demo Hari Buruh di DPR

“Dulu, di Dinas Tenaga Kerja, setiap orang yang akan mencari kerja wajib membuat kartu kuning. Vietnam baru jalan sekarang. Harusnya kita tinggal konversikan jadi aplikasi berbasis HP,”

Lebih lanjut, ia mengungkap praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja, yang menurutnya melibatkan oknum dari berbagai pihak.


Berita Terkait


News Update