“Di Serang, untuk masuk ke satu perusahaan raksasa tekstil atau sepatu, harus bayar Rp40 juta. Di Cikarang, 5 sampai 20 juta. Terkonfirmasi. Betul,” tegasnya.
Menurut Iqbal, praktik ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar kerja.
Baca Juga: Diduga Lakukan PHK Sepihak, PT Nirwana Lestari Bekasi Didemo Ratusan Buruh
“Jobfair membuka borok besar dari ketidakmampuan Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya dalam mengelola pasar kerja atau labor market,”
Ia juga menyinggung pentingnya sistem wajib lapor dari perusahaan yang seharusnya menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja secara akurat.
“Itu semua tercakup dalam wajib lapor. Dengan adanya wajib lapor dari perusahaan dan kartu kuning dari pencari kerja, kebutuhan pasar kerja dan pasokan tenaga kerja akan bertemu,”
Iqbal menyayangkan perhatian pemerintah yang justru tertuju pada hal-hal yang menurutnya tidak substansial. “Tapi di sini yang penting malah taman. Skatepark. Tempat selfie-selfie. Padahal rakyat pingsan, nganggur, tidak dapat pekerjaan,”
Baca Juga: Bejat! Buruh Serabutan Cabuli Anak Tiri Berkebutuhan Khusus di Serang
Ia juga menyinggung negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos yang mulai menyalip Indonesia dalam urusan menarik investasi karena kesiapan data tenaga kerja mereka.
“Kalau ini tidak diperbaiki, kita akan terus menghadapi masalah yang sama. Tunggu saja, Kamboja dan Laos akan menyusul Vietnam. Kita sudah punya sistem sejak 1991, tapi tidak dibikin aplikasinya,”
Dalam pernyataan penutupnya, Said Iqbal menegaskan akan meminta pertanggungjawaban politik dari Menteri Ketenagakerjaan.
“Kalau ini tidak diperbaiki, saya sudah bilang, nanti saya mau ketemu Pak Hasyim, suruh pecat saja Menteri Tenaga Kerja. Gagal menyediakan pasar tenaga kerja,”
