Dampak Kerusakan Lingkungan, Bahlil Lahadalia Hentikan Operasi Tambang Nikel di Raja Ampat

Jumat 06 Jun 2025, 11:10 WIB
Pemerintah hentikan sementara tambang nikel di Raja Ampat menyusul kekhawatiran kerusakan lingkungan. Bahlil Lahadalia akan verifikasi lapangan. Baca selengkapnya! (Sumber: X/@IndoPopBase)

Pemerintah hentikan sementara tambang nikel di Raja Ampat menyusul kekhawatiran kerusakan lingkungan. Bahlil Lahadalia akan verifikasi lapangan. Baca selengkapnya! (Sumber: X/@IndoPopBase)

POSKOTA.CO.ID - Kekhawatiran publik atas ancaman kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akhirnya mendapat respons tegas dari pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk.

Langkah ini diambil setelah muncul laporan luas tentang dampak ekologis dari operasi pertambangan di kawasan yang masuk dalam UNESCO Global Geopark tersebut.

Tekanan terhadap pemerintah terus menguat, terutama setelah Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi meminta intervensi pusat.

Baca Juga: Tagar Save Raja Ampat Menguat, Siapa Direksi dan Komisaris di PT Gag Nikel yang Jadi Sorotan?

Pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pekan lalu menyoroti urgensi penyelarasan antara industri ekstraktif dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

"Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata, melainkan laboratorium hidup keanekaragaman hayati laut yang harus dilindungi," tegas Elisa.

Bahlil Segera Tinjau Lokasi

Bahlil mengungkapkan, timnya telah diterjunkan ke lokasi tambang. Bahkan, dirinya berencana mendatangi area tersebut secara langsung dalam kunjungan kerjanya ke Papua.

"Ini kebetulan saja, dalam waktu minggu-minggu ini saya lagi mau ke Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur gas di wilayah 'Kepala Burung', Sorong, Fak-Fak, Bintuni," jelas Bahlil, Jumat 6 Juni 2025.

Ia menegaskan, kedatangannya sebagai pemegang kebijakan pertambangan bertujuan menilai situasi secara objektif. "Itu kami untuk sementara hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kami akan cek," tegasnya. Namun, Bahlil tidak menyebut batas waktu penghentian aktivitas ini.

Baca Juga: Milik Siapa Tambang Nikel di Raja Ampat Papua? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ungkap Daftarnya

Gubernur Papua Barat Daya Minta Atensi Pusat

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mendesak pemerintah pusat untuk lebih serius melindungi Raja Ampat. Dalam pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta, Kamis (5/6/2025), ia menekankan pentingnya koordinasi multisektoral.

"Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Bersama-sama kita memastikan Raja Ampat dapat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia," ujar Elisa.

Raja Ampat, sebagai kawasan UNESCO Global Geopark (UGGp) dan pusat terumbu karang dunia, dinilai harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan. "Investasi terbaik di sini adalah konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal," tambahnya.

Pariwisata Berkelanjutan

Menteri Widiyanti menyatakan, aktivitas industri ekstraktif harus selaras dengan pariwisata berkelanjutan. "Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian," tegasnya dalam siaran pers.

Kementerian Pariwisata mendorong evaluasi izin tambang di wilayah sensitif dan mengusung pendekatan whole of government untuk memastikan kebijakan lintas sektor terintegrasi.

Baca Juga: Siapa Pemilik Tambang Nikel di Raja Ampat? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Sebut Ada 5 IUP, Salah Satunya PT Gag Nikel

Aktivis Laporkan Kerusakan Ekosistem

Sebelumnya, delapan aktivis Greenpeace Indonesia dan Papua melakukan protes di Indonesia Critical Minerals Conference 2025, menolak proyek tambang yang dinilai merusak lingkungan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, mengungkapkan, analisis mereka menemukan kerusakan 500 hektar hutan di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran akibat tambang nikel. "Limpasan tanah dari aktivitas tambang menyebabkan sedimentasi yang mengancam terumbu karang," papar Iqbal.

Menanti Hasil Verifikasi

Kebijakan penghentian sementara tambang ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi. Hasil verifikasi lapangan Bahlil dan tim akan menentukan nasib operasi PT Gag Nikel ke depan.

Sementara itu, dunia internasional memantau langkah Indonesia dalam melindungi Raja Ampat—warisan alam yang disebut sebagai "surga biodiversitas laut terakhir di bumi".


Berita Terkait


News Update