Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mendesak pemerintah pusat untuk lebih serius melindungi Raja Ampat. Dalam pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta, Kamis (5/6/2025), ia menekankan pentingnya koordinasi multisektoral.
"Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Bersama-sama kita memastikan Raja Ampat dapat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia," ujar Elisa.
Raja Ampat, sebagai kawasan UNESCO Global Geopark (UGGp) dan pusat terumbu karang dunia, dinilai harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan. "Investasi terbaik di sini adalah konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal," tambahnya.
Pariwisata Berkelanjutan
Menteri Widiyanti menyatakan, aktivitas industri ekstraktif harus selaras dengan pariwisata berkelanjutan. "Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian," tegasnya dalam siaran pers.
Kementerian Pariwisata mendorong evaluasi izin tambang di wilayah sensitif dan mengusung pendekatan whole of government untuk memastikan kebijakan lintas sektor terintegrasi.
Aktivis Laporkan Kerusakan Ekosistem
Sebelumnya, delapan aktivis Greenpeace Indonesia dan Papua melakukan protes di Indonesia Critical Minerals Conference 2025, menolak proyek tambang yang dinilai merusak lingkungan.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, mengungkapkan, analisis mereka menemukan kerusakan 500 hektar hutan di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran akibat tambang nikel. "Limpasan tanah dari aktivitas tambang menyebabkan sedimentasi yang mengancam terumbu karang," papar Iqbal.
Menanti Hasil Verifikasi
Kebijakan penghentian sementara tambang ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi. Hasil verifikasi lapangan Bahlil dan tim akan menentukan nasib operasi PT Gag Nikel ke depan.
Sementara itu, dunia internasional memantau langkah Indonesia dalam melindungi Raja Ampat—warisan alam yang disebut sebagai "surga biodiversitas laut terakhir di bumi".