POSKOTA.CO.ID - Kebijakan Pemerintah Israel kembali menuai kecaman luas dari komunitas internasional, kali ini datang dari Yordania, menyusul keputusan Israel yang melarang delegasi tingkat tinggi dari beberapa negara Arab untuk memasuki wilayah Palestina, khususnya Ramallah, yang merupakan pusat administratif pemerintahan Palestina di Tepi Barat.
Keputusan ini dianggap tidak hanya merusak upaya diplomasi, tetapi juga memperlihatkan sikap arogansi politik dan ketidaktaatan Israel terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Baca Juga: Geger Salju di Riau, Seperti Apa Fakta di Balik Video yang Viral di TikTok?
2. Pernyataan Resmi Kementerian Luar Negeri Yordania
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 31 Mei 2025, Kementerian Luar Negeri Yordania menyampaikan kecaman keras terhadap larangan yang diberlakukan Israel. Pihak Yordania menilai tindakan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan.
"Delegasi menyampaikan sikap bersama yang menegaskan bahwa keputusan Israel mencegah kunjungan ke Ramallah guna bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan pejabat Palestina lainnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Selain itu, pernyataan tersebut menekankan bahwa larangan ini mencerminkan tingkat arogansi dan ketidakpatuhan Israel terhadap norma-norma internasional.
3. Delegasi Liga Arab dan OKI Terhambat
Delegasi gabungan yang terdiri atas perwakilan Liga Arab (LAS) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dilaporkan membatalkan kunjungan resmi mereka yang telah dijadwalkan ke Ramallah akibat larangan ini.
Delegasi tersebut rencananya akan bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas untuk membahas perkembangan terkini situasi kemanusiaan di Gaza serta upaya diplomatik mendorong solusi dua negara.
Larangan ini, menurut pengamat diplomasi internasional, merupakan langkah politis yang disengaja Israel untuk membatasi dukungan internasional terhadap Palestina. Kebijakan tersebut juga memperkeruh suasana regional yang sedang sensitif akibat meningkatnya kekerasan di Jalur Gaza dan eskalasi militer yang melibatkan warga sipil.
4. Negara-negara Arab yang Terdampak
Menurut laporan The Times of Israel, negara-negara yang delegasinya dilarang masuk oleh Israel antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Qatar, dan Turki. Para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut dijadwalkan tiba pada Ahad untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan otoritas Palestina.
Penolakan Israel terhadap kedatangan mereka dianggap sebagai tindakan provokatif dan tidak mencerminkan semangat penyelesaian damai yang selama ini diupayakan oleh komunitas internasional.
.png)
