Meski ribuan preman jalanan telah ditangkap, Mahfud menegaskan bahwa tantangan sebenarnya justru terletak pada premanisme yang terorganisir dan bernaung dalam ormas.
“Yang memicu persoalan sebenarnya adalah preman terorganisir, ada yang berbaju ormas,” ujarnya.
Ia juga mengangkat isu “preman berdasi”, sebuah istilah yang merujuk pada aparat birokrasi yang melakukan pungli dan menyulitkan layanan publik.
Baca Juga: 734 Personel Dikerahkan untuk Berantas Premanisme di Jakarta Barat
“Kalau ada orang mengurus sesuatu di pemerintahan, diminta uang. Kalau tidak dibayar, urusannya tidak selesai. Itu juga preman,” ucap Mahfud.
Menurutnya, tindakan semacam ini kerap terjadi secara sistemik, dan menjadi bagian dari budaya korupsi yang menghambat perizinan usaha dan proses administratif lainnya.
Untuk itu, Mahfud menyerukan pembenahan menyeluruh, dari jalanan hingga lembaga pemerintahan.
“Mari kita perbaiki preman mulai dari kantor-kantor pemerintah juga, preman-preman berdasi yang mengadakan pungutan-pungutan secara tidak sah dan mengabaikan tugas pelayanan publik,” tegasnya.