BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan aparat kepolisian dalam memberantas aksi premanisme yang dinilai menghambat investasi dan merugikan pelaku usaha kecil di wilayah tersebut.
Menurut Sastra Winara, premanisme yang marak di Bumi Tegar Beriman sangat mengganggu iklim investasi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, bahkan yang berstatus sopir truk barang sekalipun. "Saya mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Polres Bogor. Tidak ada ruang bagi premanisme di Kabupaten Bogor," tegasnya.
Keluhan terkait pungutan liar (pungli) di Kabupaten Bogor semakin meningkat, terutama dari pelaku usaha kecil yang menjadi korban praktik tersebut. Sastra menegaskan, penguatan sinergi antara jajaran Polres Bogor dan Polsek di seluruh daerah menjadi kunci untuk memberantas premanisme yang semakin meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Diperiksa Penyidik Terkait Ijazah Palsu, Jokowi: Sebetulnya Sedih
Fenomena premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (Ormas), paguyuban, dan kelompok sejenisnya kerap dikeluhkan warga, khususnya di kawasan proyek pengembangan perumahan. Mereka dipaksa mengeluarkan uang demi kelancaran pekerjaan, meski dalihnya hanya untuk komunikasi dan kolaborasi.
Seorang sopir toko material di wilayah Tajur Halang mengungkapkan pengalamannya, "Cuma mau nurunin baja ringan, disuruh lapor dan ngasih rokok bang," ujarnya menutup perbincangan.
Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan bebas dari praktik premanisme di Kabupaten Bogor.
