Bansos PKH Tahap 2 Tidak Cair ke 1,7 Juta Keluarga, Ternyata Ini Penyebabnya

POSKOTA.CO.ID - Pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua yang semestinya menjadi kabar baik bagi jutaan penerima manfaat justru berubah menjadi sumber ketidakpuasan di banyak daerah.

Berdasarkan data resmi, sekitar 1,7 juta KPM tidak memperoleh bantuan pada tahap ini. Padahal, banyak di antara mereka menerima PKH pada tahap pertama tahun yang sama.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: Mengapa bantuan yang sebelumnya diterima kini tidak lagi cair?

PKH: Komitmen Pemerintah untuk Keluarga Rentan

PKH merupakan program bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota rumah tangga dengan kategori rentan anak sekolah, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia. Tujuannya adalah mendorong peningkatan kualitas hidup melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, keberlangsungan status sebagai penerima bantuan tidak bersifat permanen. Setiap tahap pencairan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data terbaru oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Penyebab Gagal Cairnya Bantuan PKH Tahap Kedua

1. Verifikasi dan Validasi Data Ketat

Proses validasi yang ketat merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Namun, sistem ini juga menyingkirkan data keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat, baik karena perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun data yang tidak diperbarui secara berkala.

Contohnya:

Anak penerima bantuan telah lulus sekolah
Lansia meninggal dunia
Ibu hamil sudah melahirkan
Tidak ada lagi anggota keluarga yang memenuhi komponen persyaratan

Verifikasi yang berbasis data elektronik dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadikan kelayakan bantuan sangat bergantung pada keakuratan dan pembaruan data.

2. Ketidaksesuaian Data Kependudukan

Salah satu penyebab teknis dominan adalah ketidaksesuaian data antara:

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil
Nomor rekening bantuan di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak aktif atau tidak sinkron dengan data bank penyalur

Akibatnya, meskipun seseorang secara administratif masih masuk dalam daftar KPM, pencairan bantuan dapat terhambat atau bahkan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

Respons Pemerintah dan Jalur Pemutakhiran Data

Melalui Kementerian Sosial, pemerintah telah membuka akses pemutakhiran data bagi masyarakat yang merasa telah memenuhi syarat namun tidak mendapatkan bantuan.

Masyarakat dapat melakukan:

Pengecekan mandiri melalui aplikasi resmi seperti SIKS-NG
Kunjungan ke kantor desa atau kelurahan untuk memverifikasi status dalam DTKS
Pengajuan data tambahan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)

Langkah ini penting agar warga yang benar-benar membutuhkan bisa kembali terdaftar sebagai penerima bansos.

Tantangan Pendataan dalam Ekosistem Sosial yang Kompleks

Pendataan bansos tidak pernah menjadi proses yang statis. Mobilitas masyarakat, perubahan pekerjaan, kondisi kesehatan, kelahiran, dan kematian anggota keluarga adalah faktor-faktor dinamis yang mempengaruhi eligibility.

Dalam konteks ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga basis data tetap aktual dan akurat, sementara masyarakat dituntut proaktif dan kooperatif dalam memperbarui informasi pribadi.

Kebutuhan Akan Sistem Distribusi yang Terintegrasi dan Transparan

Distribusi bantuan sosial skala nasional seperti PKH membutuhkan sistem digital yang:

Terkoneksi secara real-time dengan database kependudukan dan perbankan
Dapat memfilter penerima berdasarkan kondisi terkini
Mampu memberikan notifikasi otomatis kepada KPM jika terdapat ketidaksesuaian

Namun, tantangan terbesar adalah membangun literasi digital masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berpendidikan rendah. Banyak yang tidak memahami bahwa sistem bisa secara otomatis menghapus data mereka tanpa pemberitahuan langsung.

Peran Masyarakat: Dari Pasif Menjadi Partisipatif

Agar program seperti PKH bisa berjalan secara adil dan berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama. Setiap individu perlu:

Menjaga keakuratan data pribadi
Menindaklanjuti notifikasi dari pihak kelurahan atau Dinas Sosial
Melaporkan perubahan signifikan dalam keluarga

Melalui pendekatan dua arah antara pemerintah dan warga potensi kesalahan data dan kelalaian teknis bisa diminimalkan.

Evaluasi dan Harapan ke Depan

Kasus hilangnya 1,7 juta KPM dari daftar penerima bansos tahap kedua menunjukkan bahwa:

Ketelitian sistem belum diiringi sosialisasi menyeluruh
Mekanisme penyisiran data masih menyisakan ruang untuk miskomunikasi
Ketergantungan pada teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan masyarakat

Ke depan, penting bagi pemerintah untuk:

Meningkatkan kecepatan respon terhadap laporan warga
Membuka jalur komunikasi dua arah yang responsif
Mengintensifkan edukasi literasi bansos digital
Menyediakan bantuan teknis lapangan bagi masyarakat yang kesulitan memperbarui data

Distribusi bantuan sosial berbasis data seperti Program Keluarga Harapan adalah langkah maju dalam reformasi sosial di Indonesia.

Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh presisi data, validasi lapangan, dan keterlibatan aktif semua pihak.

Kejadian pada tahap kedua pencairan PKH 2025 menjadi cermin penting bahwa:

Pemerintah harus lebih tanggap dan terbuka terhadap keluhan warga
Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya pembaruan informasi
Program sosial bukan hanya soal alokasi anggaran, tapi juga soal keadilan distribusi berbasis realitas sosial

Tanpa partisipasi dua arah dan evaluasi berkelanjutan, tujuan mulia bantuan sosial untuk menghapus kemiskinan dapat terhambat oleh kesenjangan administrasi.