Distribusi bantuan sosial berbasis data seperti Program Keluarga Harapan adalah langkah maju dalam reformasi sosial di Indonesia.
Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh presisi data, validasi lapangan, dan keterlibatan aktif semua pihak.
Kejadian pada tahap kedua pencairan PKH 2025 menjadi cermin penting bahwa:
- Pemerintah harus lebih tanggap dan terbuka terhadap keluhan warga
- Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya pembaruan informasi
- Program sosial bukan hanya soal alokasi anggaran, tapi juga soal keadilan distribusi berbasis realitas sosial
Tanpa partisipasi dua arah dan evaluasi berkelanjutan, tujuan mulia bantuan sosial untuk menghapus kemiskinan dapat terhambat oleh kesenjangan administrasi.
.png)
