POSKOTA.CO.ID - Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna.
Banyak kasus menunjukkan bahwa pinjol ilegal tidak hanya mematok bunga tinggi, tetapi juga menyebarkan data pribadi pengguna secara tidak sah, seperti foto KTP, nomor telepon, hingga informasi keluarga.
Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan mental bagi korban.
Lantas, apa saja hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pinjol ilegal yang menyebarkan data pengguna?
Baca Juga: Apakah Pinjol Punya Tim Siber untuk Melacak Lokasi Nasabah Gagal Bayar? Simak Penjelasannya
Regulasi yang Mengatur Penyalahgunaan Data Pribadi
Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
UU ini secara tegas melarang penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi landasan hukum untuk menangani kasus penyalahgunaan data di ranah digital.
Pinjol ilegal yang menyebarkan data pengguna tanpa izin dapat dianggap melanggar kedua undang-undang tersebut.
Tindakan ini termasuk dalam kategori pengungkapan data pribadi secara tidak sah, yang dapat berujung pada sanksi pidana.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak pinjol ilegal berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Pinjol yang tidak terdaftar di OJK otomatis dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
Hukuman bagi Pinjol Ilegal yang Sebarkan Data Pengguna
Pelaku pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi pengguna dapat menghadapi sanksi berat. Berdasarkan UU PDP, pelanggaran terkait pengelolaan data pribadi dapat dikenakan pidana penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp7 miliar.
Sanksi ini berlaku bagi individu atau korporasi yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi tanpa hak.
Sementara itu, menurut UU ITE, penyebaran data pribadi yang menyebabkan kerugian bagi pengguna dapat dikategorikan sebagai tindakan peretasan atau pengaksesan sistem elektronik secara tidak sah.
Pasal 32 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar.
Baca Juga: Pinjol Bisa Sadap Data Meski Pakai HP Baru, Begini Cara Menghentikannya!
Jika tindakan ini disertai dengan ancaman atau pemerasan, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal lain, seperti Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan, dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara.
Selain sanksi pidana, pinjol ilegal juga dapat menghadapi sanksi administratif dari OJK, seperti pencabutan izin operasional (jika sempat terdaftar) atau pemblokiran situs dan aplikasi.
Pihak kepolisian, melalui unit siber, juga sering melakukan penindakan dengan menutup operasi pinjol ilegal dan menangkap pelaku utamanya.
