Meskipun belum seluruh KPM menerima pencairan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk tahap kedua telah tersedia 100 persen. Namun, pencairan dilakukan secara bertahap dengan tahapan administratif sebagai berikut:
- Penetapan KPM: Verifikasi daftar penerima sesuai data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Evaluasi Komponen: Pemeriksaan kelayakan komponen bantuan seperti status pendidikan anak, kehamilan, atau lansia dalam keluarga.
- Final Closing: Penetapan data akhir dan nominal bantuan.
- Verifikasi Rekening: Pengecekan rekening KKS. Jika terjadi kendala, dana bisa dialihkan melalui PT Pos.
- SPM dan SP2D: Proses administrasi pencairan dana oleh Kementerian Keuangan.
- Standing Instruction (SI): Bank mitra menyalurkan dana langsung ke rekening penerima.
Setelah seluruh proses ini selesai, status pencairan akan diperbarui di aplikasi Cek Bansos, dan akan muncul periode salur terbaru, seperti “PKH April–Juni 2025” atau “BPNT April–Juni 2025.”
Survei Bantuan Baru: Keluarga Rentan Stunting (KRS)
Pemerintah juga mengumumkan pelaksanaan survei tambahan untuk calon penerima bantuan keluarga rentan stunting (KRS).
Program ini berbeda dari survei DTKS dan terakhir disalurkan pada September 2024 dalam bentuk bantuan pangan berupa daging ayam karkas dan telur.
Dengan adanya survei ulang ini, diharapkan keluarga berisiko stunting kembali mendapatkan dukungan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, khususnya bagi balita dan anak-anak usia dini.
Bantuan Cair Bertahap, KPM Diminta Bersabar
Sejalan dengan mekanisme berlapis dalam pencairan bansos, pemerintah meminta para KPM untuk bersabar dan terus memantau perkembangan melalui aplikasi Cek Bansos, situs resmi kementerian, atau informasi dari pemerintah daerah.
Mengingat volume data yang besar dan proses administrasi yang ketat, pencairan dilakukan secara bertahap guna memastikan akurasi data penerima dan ketepatan sasaran.
Baca Juga: Saldo Dana Bansos BPNT 2025 Cair Tiga Kali Lipat, Ini Daftar Penerima dan Jadwal Penyalurannya!
Dukungan Anggaran dan Komitmen Pemerintah
Pemerintahan Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2025.
Hal ini termasuk peningkatan jangkauan penerima dan ketepatan distribusi bantuan bagi kelompok masyarakat rentan.
Langkah-langkah seperti validasi ulang data KPM, verifikasi rekening penerima, serta digitalisasi pencairan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk memperbaiki sistem bansos nasional agar lebih transparan dan akuntabel.
KPM juga diimbau untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas bansos. Pemerintah tidak pernah meminta biaya apapun untuk pencairan bantuan. Informasi resmi hanya disampaikan melalui website kementerian, aplikasi Cek Bansos, atau dinas sosial setempat.
.webp)
