.jpg)
POSKOTA, CO.ID- Bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari dua bansos ini, diberitahukan bahwa penyalurannya akan ditunda sampai Pilkada.
belakangan ini muncul informasi mengenai penundaan penyaluran dua jenis bansos yang banyak dinantikan oleh masyarakat.
Penundaan ini dipengaruhi oleh Pilkada Serentak 2024 yang akan segera berlangsung. Lantas, apa alasan di balik penundaan ini dan bagaimana dampaknya bagi penerima bantuan?
Alasan Penundaan Penyaluran Bansos Hingga Setelah Pilkada
Salah satu alasan utama penundaan adalah untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang bisa muncul jika bantuan sosial diberikan di masa mendekati Pilkada.
Pemberian bansos yang terlalu dekat dengan pemilu bisa disalahartikan sebagai politik uang atau kampanye terselubung oleh calon kepala daerah atau petahana.
Dengan menunda penyaluran bansos hingga setelah Pilkada, pemerintah berupaya menjaga netralitas dan menghindari tuduhan bahwa bansos digunakan untuk mengaruhi pemilih.
Selain itu, agar bisa lebih fokus pada proses Pilkada yang adil dan transparan, meningkatkan kepastiakn penyaluran bansos dan menghindari ketidakpastian penyaluran.
Dampak Penundaan Penyaluran Dana Bansos
1. Penundaan ini hanya bersifat sementara dan tidak berarti bantuan sosial akan dibatalkan.
2. Penerima bantuan tetap terdaftar bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa dan CBP, anda tetap akan menerima bantuan sesuai jadwal yang telah ditentukan setelah Pilkada.
3. Cek informasi resmi dari pemerintah untuk menghindari kebingunguan, selalu cek informasi resmi terkait penyaluran bansos melalui saluran resmi seperti website Kemensos.
4. Mengingat adanya penundaan ini, mempersiapkan alternatif bantuan atau dukungan lain bisa membantu menstabilkan kondisi keuangan sementara.
Menurut informasi melalui sumber YouTube milik Pendamping Sosial menjelaskan bahwa, memang ada di beberapa wilayah bahwa penyaluran bansos ditunda sementara sampai Pilkada selesai.
Bansos yang ditunda penyalurannya hanya berlaku bagi bansos yang anggarannya disediakan atau diberikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu contohnya seperti, bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrim atau BLT Dana Desa. Selain itu, bantuan yang sumbernya dari daerah tersebut.
