Kemenhub Tengah Merancang Konsep Transportasi Massa di Calon Ibukota Baru

JAKARTA  – Setelah Presiden Jokowi memastikan Ibukota Negara pindah dari Jakata yang kemungkinan di Kalimantan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah merancang konsep transportasi massa di lokasi calon ibukota baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kamis (22/8) kepada wartawan mengungkapkan rancangan tersebut masih dilakukan secara internal di tingkat kementerian. "Secara internal kami sedang melakukan pendalaman tentang apa yang dibutuhkan di ibu kota yang baru nanti, karena yang namanya konektivitas transportasi itu menjadi penting bagi suatu ibukota," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelumya  Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyinggung pemerintah berencana membangun transportasi publik pada 2021 nanti, persis saat pembangunan ibu kota baru dimulai.  Alasannya, pemerintah tidak mau mengulangi kesalahan yang sama saat membangun kota Jakarta. Menhub Budi Karya menegaskan transportasi massa menjadi pertimbangan  untuk ibu kota Negara yang baru antara lain, Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) dan pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Yang perlu dipikirkan juga Konektivitas dalam kota, Kemenhub juga tengah mendalami rancangan transportasi antar kota yang menghubungkan calon ibu kota dengan kota di sekitarnya meliputi jalur darat, laut, dan udara. “Tentunya kereta api jadi pilihan karena kereta api jadi angkutan masa depan," ujarnya. Selain itu, Kemenhub mempertimbangkan pembangunan bandar udara (bandara) untuk mendukung konektivitas. Sebab ibu kota yang baru harus memiliki bandara dengan kapasitas tampung bagi segala jenis pesawat.  "Panjang runway (landas pacu) minimal 3.000 meter," ucap menteri. Tidak hanya infrastruktur darat dan udara, Kemenhub juga tengah mendalami rancangan pembangunan pelabuhan di ibu kota baru. Sebab, ibu kota baru nantinya akan menjadi pusat kegiatan pemerintah sehingga dibutuhkan pelabuhan untuk mendukung kegiatan pusat pemerintah dengan pertimbangan menjadi hub, maka kapasitasnya minimal 1 juta TEUs. "Semuanya  tengah kami rancang. Nanti tinggal diaplikasikan saja," tutur Menhub. (dwi/win)