TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Pemkab Tangerang berencana memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya.
Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut atas terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.
Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa fatwa tersebut akan menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun aturan internal bagi para pegawai.
"Kita akan ikuti fatwa (haramnya penggunaan vape) itu," ujar Maesyal Rasyid saat dikonfirmasi Poskota pada Kamis, 12 November 2026.
Baca Juga: Tak Tunggu Hujan Turun, Pemkot Tangerang Mulai Benahi Titik Rawan Banjir
Untuk memberikan kepastian hukum dan mengikat seluruh pegawai, Pemkab Tangerang akan segera merumuskan aturan tersebut dalam bentuk Surat Edaran (SE) resmi.
"Nanti akan kita sampaikan kepada ASN yang ada," imbuhnya.
MUI Tangerang Siapkan Sosialisasi Persuasif
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Kabupaten Tangerang, Nur Alam, menjelaskan bahwa Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik memiliki daya ikat moral secara nasional, termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang.
Menyikapi hal ini, MUI Kabupaten Tangerang tengah bersiap melakukan edukasi kepada masyarakat luas mengenai rincian fatwa tersebut, yang mencakup keharaman dari hulu ke hilir mulai dari rantai produksi, distribusi perdagangan, hingga konsumsi.
Baca Juga: Tekan Pengangguran di Tangerang, Program Poliran Salurkan Tenaga Kerja Terlatih ke Industri
"Fatwa ini berlaku secara nasional. Kami, MUI Kabupaten Tangerang, tentunya akan menyosialisasikan fatwa ini," kata Nur Alam.
Lebih lanjut, Nur Alam menekankan bahwa proses sosialisasi akan dilakukan secara persuasif. Pihaknya juga akan menggandeng pemerintah daerah serta aparat penegak hukum guna mendorong lahirnya regulasi daerah yang lebih konkret terkait pembatasan maupun pelarangan vape.
"Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk sosialisasi persuasif, sekaligus mendorong agar fatwa ini ditindaklanjuti menjadi regulasi daerah," pungkasnya.
