POSKOTA.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kemampuan kepala daerah dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan kunci utama menjaga stabilitas wilayah.
Tanpa hubungan yang solid antarpimpinan daerah, konsolidasi pemerintahan serta upaya menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat akan sulit terwujud.
Pesan tegas tersebut disampaikan Bima saat memberikan sambutan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, 11 November 2026.
“Kemampuan kepemimpinan dalam merangkul Forkopimda bahkan dijadikan salah satu indikator utama penilaian dalam penghargaan tersebut,” kata Bima.
Menurut Bima, menyelaraskan visi dengan berbagai unsur pimpinan di daerah mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, DPRD, hingga tokoh masyarakat memerlukan keterampilan kepemimpinan yang matang. Pendekatan yang dilakukan pun tidak bisa hanya bersifat kaku dan birokratis.
“Ada strategi-strategi formal, kelembagaan, pertemuan resmi, ada juga strategi untuk membangun kedekatan secara informal,” jelas mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Ia lantas membagikan pengalamannya saat memimpin Kota Bogor sebagai bukti nyata efektivitas koordinasi tersebut. Bima mengenang bagaimana dukungan penuh dari Kapolres Bogor saat itu memungkinkannya menertibkan praktik premanisme di kawasan pasar.
Kolaborasi lintas instansi tersebut terbukti memberikan rasa aman yang langsung dirasakan oleh warga.
Baca Juga: Genjot Perekonomian Daerah, Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Percepat Digitalisasi UMKM
Lebih lanjut, Bima mengingatkan agar kedekatan antara kepala daerah dan jajaran Forkopimda tidak disalahgunakan. Ia menggarisbawahi bahwa relasi tersebut wajib berdiri di atas landasan profesionalitas, bukan kepentingan transaksional.
Hubungan yang sehat antarpimpinan daerah seharusnya berfungsi sebagai ruang untuk saling menopang kebijakan sekaligus menjadi pengingat apabila ada langkah yang keluar dari jalur aturan.
“Karena itu kami titip kepada para kepala daerah untuk terus membangun hubungan sinergi yang sangat baik dengan Forkopimda, tolong-menolong dalam kebaikan dan tentu saling mengingatkan,” tegas Bima.
Pada akhirnya, dampak dari soliditas di tingkat pimpinan ini akan bermuara pada ketertiban umum. Penanganan penyakit masyarakat seperti pungutan liar (pungli) maupun gangguan keamanan lainnya hanya bisa ditindak tegas apabila kepala daerah dan Forkopimda bergerak dalam satu barisan.
