POSKOTA.CO.ID - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, mendorong agar polemik mengenai status jabatan Wakil Presiden segera diselesaikan melalui koridor hukum dan konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam keterangannya pada Rabu, 11 November 2026, Senator yang akrab disapa Haji Uma ini menegaskan bahwa keputusan lembaga peradilan tertinggi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak semestinya memicu perdebatan berkepanjangan.
Ia meminta seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang telah berjalan.
Baca Juga: Gibran Tak Jadi Dimakzulkan? DPR Batalkan Rapat Paripurna HMP Hari Ini
"Putusan MA itu final. Tidak boleh bertele-tele," tegas Haji Uma.
Untuk menjaga stabilitas ketatanegaraan dan memberikan kepastian hukum, Haji Uma memaparkan terdapat dua mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 guna menindaklanjuti persoalan tersebut.
Pertama, jika jabatan Wakil Presiden kosong, pengisian dilakukan oleh MPR melalui pemilihan dari dua calon yang diusulkan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Haji Uma menilai pengunduran diri secara sukarela merupakan langkah yang elegan dan bijaksana dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan.
Baca Juga: Tanggapan Jokowi usai Gibran Mundur dari Wapres: Jabatan Sementara
"Kita menghargai kalau sang Wakil Presiden mundur dengan hormat. Itu sikap kenegarawanan," ujarnya.
Kedua, apabila Wakil Presiden tidak mengundurkan diri, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni melalui tahapan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR.
Ia menjelaskan, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, kemudian MK melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan konstitusi. Selanjutnya, keputusan akhir mengenai pemberhentian berada pada MPR.
"Kalau proses pemakzulan nanti dilakukan oleh MPR, itu sistem yang sudah pasti. Bukan kudeta, itu konstitusi," kata Haji Uma.
Baca Juga: Di Tengah Kabar Mundurnya Gibran, Akun Setwapres Soroti Dua Tahun "Lapor Mas Wapres"
Desakan Klarifikasi Resmi
Selain memaparkan landasan konstitusi, Haji Uma juga menyoroti kabar yang beredar sejak 10 November 2026 mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden.
Ia meminta pihak terkait segera memberikan pernyataan resmi agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Proses ini harus segera berjalan. Mundur terhormat lebih elegan, tapi kalau harus dimakzulkan, biarlah MPR yang memutus," pungkas Haji Uma.
