POSKOTA.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) di Tanah Papua memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus). Langkah ini difokuskan pada tiga aspek utama, yakni pembenahan administrasi, penyelarasan perencanaan, dan penguatan pengawasan guna mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.
Menurut Ribka, pembenahan tersebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran serta berdampak langsung pada kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
"Menurut saya yang sangat kita butuhkan adalah komitmen kita. Kalau komitmen kita sudah baik, maka hal-hal yang lain juga bisa kita selesaikan. Saya sangat optimistis bahwa kita mampu menyelesaikan ini. Tidak ada yang sulit," ujar Ribka saat memimpin rapat percepatan penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Sinergi DPD dan Pemerintah untuk Wujudkan Aspirasi Daerah
Peta Jalan Pembenahan Otsus 2026–2027
Sebagai langkah awal, Kemendagri mendorong pemda mengidentifikasi hambatan administratif yang kerap memperlambat penyerapan anggaran. Perbaikan ini dijalankan secara bertahap melalui peta jalan (roadmap) yang telah disusun pemerintah.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah memprioritaskan penyelesaian kendala administrasi sekaligus penyesuaian dokumen perencanaan. Kemendagri juga mengevaluasi keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) agar sejalan dengan arah kebijakan nasional Dana Otsus sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
Ribka turut mengapresiasi pemda di Papua yang mulai menunjukkan progres dalam menyelaraskan perencanaan daerah.
Namun, ia menilai capaian tersebut harus terus ditopang oleh penguatan sistem digital dan integrasi program agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan di Papua
Selain soal administrasi, Ribka menyoroti pentingnya peran pengawasan internal oleh inspektorat daerah. Ia menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal pada setiap program yang dieksekusi perangkat daerah.
Para pengelola keuangan daerah, mulai dari kepala daerah hingga bendahara, diwajibkan memahami regulasi dan batas tanggung jawab masing-masing.
