POSKOTA.CO.ID - Gaji pensiun Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian publik setelah mundur dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Kamis, 12 November 2026.
Putra sulung dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) itu sendiri diketahui masih berhak memperoleh pendapatan bulanan setelah mengundurkan diri dari jabatan Wapres periode 2024–2029.
Hak keuangan itu berupa uang pensiun yang besarannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai hak pensiun bagi mantan wakil presiden tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dari Pasal 6 UU 7/1978, Kamis, 12 November 2026.
Lantas, berapa sebenarnya gaji pensiun Gibran Rakabuming Raka jika tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden?
Apakah nominalnya mencapai Rp20 juta setiap bulan dan fasilitas apa saja yang masih menjadi hak mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut?
Simak rincian perhitungan, dasar hukum, serta ketentuan pembayaran uang pensiun wakil presiden berikut ini.
Baca Juga: Persija Jakarta dan Dewa United Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak untuk TC Timnas Indonesia
Gaji Pensiun Gibran usai Mundur dari Kursi Wapres Berapa?
Besaran uang pensiun yang berhak diterima Gibran mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa pensiun pokok mantan wakil presiden ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.
Untuk menghitung nominal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu besaran gaji pokok wakil presiden.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji pokok presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
Aturan itu mencantumkan nominal gaji pokok untuk sejumlah pimpinan lembaga negara.
Untuk posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA), gaji pokok ditetapkan sebesar Rp5.040.000 setiap bulan.
Ketentuan tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 poin a PP Nomor 75 Tahun 2000.
"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.
Dengan menggunakan nominal tersebut, perhitungan gaji pokok wakil presiden adalah empat kali Rp5.040.000.
Hasilnya, Gibran memiliki gaji pokok sebesar Rp20.160.000 setiap bulan ketika menjabat sebagai wakil presiden.
Karena uang pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, nominal pensiun yang dapat diterima Gibran diperkirakan mencapai Rp20.160.000 per bulan.
Selain memperoleh uang pensiun pokok setiap bulan, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas keuangan dan administratif dari negara.
Ketentuan tersebut masih diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978. Hak yang diberikan tidak hanya terbatas pada pembayaran pensiun, tetapi juga mencakup tunjangan serta fasilitas penunjang kehidupan setelah tidak lagi menjalankan tugas kenegaraan.
Beberapa fasilitas yang menjadi hak mantan wakil presiden di antaranya tunjangan yang berkaitan dengan pensiun, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.
Kemudian, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Negara turut menyediakan kendaraan milik negara yang dilengkapi dengan pengemudi untuk menunjang kebutuhan aktivitas sehari-hari.
Pemberian fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak administratif yang melekat pada mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Namun, fasilitas tersebut berbeda dengan uang pensiun pokok yang dibayarkan secara rutin setiap bulan.
Artinya, nominal Rp20.160.000 merupakan perhitungan pensiun pokok berdasarkan gaji terakhir, sedangkan fasilitas lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri.
Baca Juga: 5 Coffee Shop di Jakarta Selatan yang Nyaman untuk Nongkrong dan Menikmati Kopi
Kapan Uang Pensiun Gibran Mulai Dibayarkan?
Mengenai waktu pencairan uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur kapan hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan.
Dalam Pasal 9, pembayaran pensiun beserta tunjangan dan sejumlah biaya lainnya dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Ketentuan ini menjadi dasar waktu pembayaran hak keuangan bagi mantan wakil presiden yang telah menyelesaikan atau mengakhiri masa jabatannya sesuai ketentuan hukum.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," tulis Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, pembayaran uang pensiun tidak langsung dihitung sejak hari terakhir seseorang menjabat.
Hak pembayaran mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Adapun besaran uang pensiun pokok Gibran diperkirakan mencapai Rp20.160.000 per bulan berdasarkan perhitungan gaji pokok wakil presiden.
Nomina itu belum termasuk berbagai fasilitas dan hak administratif lain yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
