Selain memperoleh uang pensiun pokok setiap bulan, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas keuangan dan administratif dari negara.
Ketentuan tersebut masih diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978. Hak yang diberikan tidak hanya terbatas pada pembayaran pensiun, tetapi juga mencakup tunjangan serta fasilitas penunjang kehidupan setelah tidak lagi menjalankan tugas kenegaraan.
Beberapa fasilitas yang menjadi hak mantan wakil presiden di antaranya tunjangan yang berkaitan dengan pensiun, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.
Kemudian, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Negara turut menyediakan kendaraan milik negara yang dilengkapi dengan pengemudi untuk menunjang kebutuhan aktivitas sehari-hari.
Pemberian fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak administratif yang melekat pada mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Namun, fasilitas tersebut berbeda dengan uang pensiun pokok yang dibayarkan secara rutin setiap bulan.
Artinya, nominal Rp20.160.000 merupakan perhitungan pensiun pokok berdasarkan gaji terakhir, sedangkan fasilitas lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri.
Baca Juga: 5 Coffee Shop di Jakarta Selatan yang Nyaman untuk Nongkrong dan Menikmati Kopi
Kapan Uang Pensiun Gibran Mulai Dibayarkan?
Mengenai waktu pencairan uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur kapan hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan.
Dalam Pasal 9, pembayaran pensiun beserta tunjangan dan sejumlah biaya lainnya dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Ketentuan ini menjadi dasar waktu pembayaran hak keuangan bagi mantan wakil presiden yang telah menyelesaikan atau mengakhiri masa jabatannya sesuai ketentuan hukum.
