Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa pensiun pokok mantan wakil presiden ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.
Untuk menghitung nominal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu besaran gaji pokok wakil presiden.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji pokok presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
Aturan itu mencantumkan nominal gaji pokok untuk sejumlah pimpinan lembaga negara.
Untuk posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA), gaji pokok ditetapkan sebesar Rp5.040.000 setiap bulan.
Ketentuan tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 poin a PP Nomor 75 Tahun 2000.
"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.
Dengan menggunakan nominal tersebut, perhitungan gaji pokok wakil presiden adalah empat kali Rp5.040.000.
Hasilnya, Gibran memiliki gaji pokok sebesar Rp20.160.000 setiap bulan ketika menjabat sebagai wakil presiden.
Karena uang pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, nominal pensiun yang dapat diterima Gibran diperkirakan mencapai Rp20.160.000 per bulan.
