"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," tulis Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, pembayaran uang pensiun tidak langsung dihitung sejak hari terakhir seseorang menjabat.
Hak pembayaran mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Adapun besaran uang pensiun pokok Gibran diperkirakan mencapai Rp20.160.000 per bulan berdasarkan perhitungan gaji pokok wakil presiden.
Nomina itu belum termasuk berbagai fasilitas dan hak administratif lain yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
