POSKOTA.CO.ID - Kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Gibran dikabarkan telah menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Bahkan, ia disebut sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
"Pokoknya benar," ujar Budi Arie, pada Rabu, 11 November 2026.
Di sisi lain, DPR RI tengah menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan HMP telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan fraksi partai politik.
Jumlah tersebut disebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak tersebut.
Usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026, untuk diumumkan dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Kondisi tersebut membuat isu pengunduran diri dan pemakzulan Gibran menjadi dua pembahasan yang saling berkaitan.
Lantas, apa perbedaan Gibran mundur dan dimakzulkan? Bagaimana tahapan hukum yang harus dilalui dan siapa yang berhak menentukan pengganti Wakil Presiden apabila kursi tersebut kosong?
Berikut penjelasan mengenai mekanisme pengunduran diri, pemakzulan, hingga pengisian jabatan Wakil Presiden.
Baca Juga: Mematrialisasikan Konstitusiomic
Apa Perbedaan Gibran Mundur dan Dimakzulkan?
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Keduanya dapat menyebabkan seseorang tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi proses yang ditempuh tidak sama.
Apabila Gibran mengundurkan diri, prosesnya berawal dari keputusan pribadi untuk melepaskan jabatan.
Pengunduran diri tersebut kemudian harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden merupakan proses yang melibatkan lembaga negara.
DPR dapat mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden, tetapi keputusan pemberhentian tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan usulan anggota DPR.
Dalam mekanisme pemakzulan, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui.
DPR terlebih dahulu menggunakan hak konstitusionalnya, kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian.
Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada pihak yang memulai proses dan mekanisme yang harus ditempuh.
Jika Gibran mundur:
- Berawal dari keputusan pengunduran diri Gibran.
- Jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah pengunduran diri berlaku.
- Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
Jika Gibran dimakzulkan:
Berawal dari proses penggunaan hak konstitusional DPR.
- DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR.
- MPR menggelar sidang untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian.
- Bagaimana Tahapan Pengunduran Diri Gibran Jika Resmi Dilakukan?
- Mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur kondisi ketika jabatan Presiden atau Wakil Presiden mengalami kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.
Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan pengunduran dirinya telah berlaku, posisi Wakil Presiden akan mengalami kekosongan.
Kondisi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pemilihan Wakil Presiden baru oleh MPR.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan teknis mengenai proses pemilihan tersebut juga diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3.
Berikut tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden apabila Gibran resmi mengundurkan diri:
- Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sehingga terjadi kekosongan jabatan.
- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3).
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3).
- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3).
- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3).
- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3).
- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3).
- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3).
- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Baca Juga: Sampah Menumpuk di Pasar Jakarta, DPRD DKI Minta Dirut Pasar Jaya Dievaluasi
Bagaimana Tahapan Pemakzulan atau Pemberhentian Wakil Presiden?
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan Wakil Presiden harus melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Beberapa alasan pemberhentian yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945 meliputi:
- Pengkhianatan terhadap negara.
- Korupsi.
- Penyuapan.
- Tindak pidana berat lainnya.
- Perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Proses pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik DPR. Terdapat mekanisme pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum usulan tersebut dapat dibawa ke MPR.
Berikut adalah beberapa tahapan pemakzulan berdasarkan Pasal 7B UUD 1945:
- DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran sesuai ketentuan konstitusi.
- Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
- MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.
- MPR mengambil keputusan dalam rapat paripurna dengan persyaratan kehadiran dan persetujuan anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.
- Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
Apakah HMP Tetap Berjalan Jika Gibran Resmi Mengundurkan Diri?
Di tengah kabar pengunduran diri Gibran, DPR RI juga tengah memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin memberikan penjelasan mengenai kemungkinan nasib usulan tersebut apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Khozin, proses HMP tidak lagi relevan apabila pengunduran diri tersebut telah resmi dilakukan.
Hal itu karena objek yang menjadi sasaran proses pemberhentian sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
"Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek," kata Khozin.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsekuensi hukum antara pengunduran diri dan pemakzulan.
Jika pengunduran diri telah resmi berlaku, proses pemberhentian terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai kehilangan objek.
Sebaliknya, apabila Gibran masih menjabat, proses penggunaan hak DPR dapat berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, Khozin menegaskan bahwa proses HMP di DPR masih berjalan pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat Paripurna DPR pada hari tersebut tetap dijadwalkan mengumumkan usulan penggunaan hak anggota DPR.
Dengan demikian, perkembangan HMP dan kepastian pengunduran diri Gibran menjadi dua hal yang perlu dicermati secara terpisah.
Siapa Pengganti Jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan dari Wakil Presiden?
Apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, baik karena pengunduran diri maupun pemberhentian, konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan tersebut.
Ketentuan mengenai pengisian posisi Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam aturan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Kedua calon tersebut selanjutnya mengikuti proses pemilihan dalam sidang paripurna MPR.
Artinya, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat.
MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden dan selanjutnya dilantik sesuai ketentuan UU MD3.
Mekanisme ini berlaku untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
