Apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, baik karena pengunduran diri maupun pemberhentian, konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan tersebut.
Ketentuan mengenai pengisian posisi Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam aturan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Kedua calon tersebut selanjutnya mengikuti proses pemilihan dalam sidang paripurna MPR.
Artinya, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat.
MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden dan selanjutnya dilantik sesuai ketentuan UU MD3.
Mekanisme ini berlaku untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
