Bedanya Gibran Mundur dan Dimakzulkan Apa? Ini Tahapan Hukum hingga Penentuan Wapres Pengganti

Pasal tersebut mengatur kondisi ketika jabatan Presiden atau Wakil Presiden mengalami kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.

Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan pengunduran dirinya telah berlaku, posisi Wakil Presiden akan mengalami kekosongan.

Kondisi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pemilihan Wakil Presiden baru oleh MPR.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Ketentuan teknis mengenai proses pemilihan tersebut juga diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3.

Berikut tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden apabila Gibran resmi mengundurkan diri:

1. Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sehingga terjadi kekosongan jabatan.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3).
3. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3).
4. Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3).
5. Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3).
6. Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3).
7. Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3).
8. Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3).
9. MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).

Baca Juga: Sampah Menumpuk di Pasar Jakarta, DPRD DKI Minta Dirut Pasar Jaya Dievaluasi

Bagaimana Tahapan Pemakzulan atau Pemberhentian Wakil Presiden?

Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan Wakil Presiden harus melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

Beberapa alasan pemberhentian yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945 meliputi:

• Pengkhianatan terhadap negara.
• Korupsi.
• Penyuapan.
• Tindak pidana berat lainnya.
• Perbuatan tercela.
• Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Proses pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik DPR. Terdapat mekanisme pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum usulan tersebut dapat dibawa ke MPR.