Berikut adalah beberapa tahapan pemakzulan berdasarkan Pasal 7B UUD 1945:
- DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran sesuai ketentuan konstitusi.
- Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
- MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.
- MPR mengambil keputusan dalam rapat paripurna dengan persyaratan kehadiran dan persetujuan anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.
- Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
Apakah HMP Tetap Berjalan Jika Gibran Resmi Mengundurkan Diri?
Di tengah kabar pengunduran diri Gibran, DPR RI juga tengah memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin memberikan penjelasan mengenai kemungkinan nasib usulan tersebut apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Khozin, proses HMP tidak lagi relevan apabila pengunduran diri tersebut telah resmi dilakukan.
Hal itu karena objek yang menjadi sasaran proses pemberhentian sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
"Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek," kata Khozin.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsekuensi hukum antara pengunduran diri dan pemakzulan.
Jika pengunduran diri telah resmi berlaku, proses pemberhentian terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai kehilangan objek.
Sebaliknya, apabila Gibran masih menjabat, proses penggunaan hak DPR dapat berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, Khozin menegaskan bahwa proses HMP di DPR masih berjalan pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat Paripurna DPR pada hari tersebut tetap dijadwalkan mengumumkan usulan penggunaan hak anggota DPR.
Dengan demikian, perkembangan HMP dan kepastian pengunduran diri Gibran menjadi dua hal yang perlu dicermati secara terpisah.
