Baca Juga: Mematrialisasikan Konstitusiomic
Apa Perbedaan Gibran Mundur dan Dimakzulkan?
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Keduanya dapat menyebabkan seseorang tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi proses yang ditempuh tidak sama.
Apabila Gibran mengundurkan diri, prosesnya berawal dari keputusan pribadi untuk melepaskan jabatan.
Pengunduran diri tersebut kemudian harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden merupakan proses yang melibatkan lembaga negara.
DPR dapat mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden, tetapi keputusan pemberhentian tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan usulan anggota DPR.
Dalam mekanisme pemakzulan, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui.
DPR terlebih dahulu menggunakan hak konstitusionalnya, kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian.
Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada pihak yang memulai proses dan mekanisme yang harus ditempuh.
Jika Gibran mundur:
- Berawal dari keputusan pengunduran diri Gibran.
- Jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah pengunduran diri berlaku.
- Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
Jika Gibran dimakzulkan:
Berawal dari proses penggunaan hak konstitusional DPR.
- DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR.
- MPR menggelar sidang untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian.
- Bagaimana Tahapan Pengunduran Diri Gibran Jika Resmi Dilakukan?
- Mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
