POSKOTA.CO.ID - Kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Gibran dikabarkan telah menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Bahkan, ia disebut sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
"Pokoknya benar," ujar Budi Arie, pada Rabu, 11 November 2026.
Di sisi lain, DPR RI tengah menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan HMP telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan fraksi partai politik.
Jumlah tersebut disebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak tersebut.
Usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026, untuk diumumkan dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Kondisi tersebut membuat isu pengunduran diri dan pemakzulan Gibran menjadi dua pembahasan yang saling berkaitan.
Lantas, apa perbedaan Gibran mundur dan dimakzulkan? Bagaimana tahapan hukum yang harus dilalui dan siapa yang berhak menentukan pengganti Wakil Presiden apabila kursi tersebut kosong?
Berikut penjelasan mengenai mekanisme pengunduran diri, pemakzulan, hingga pengisian jabatan Wakil Presiden.
