POSKOTA.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menekan maraknya konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, penanganan sengketa lahan selama ini kerap terhambat akibat perbedaan data dan ketidaksesuaian tata ruang antarjenjang pemerintahan. Karena itu, koordinasi mendesak difokuskan pada dua isu krusial: kepastian batas wilayah serta kesesuaian ruang dengan arah pembangunan daerah.
"Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Pertama, perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Kedua, isu kesesuaian ruang dan pembangunan," ujar Bima dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Bima menilai, kepastian status hukum dan peta administrasi merupakan fondasi utama untuk mencegah sengketa di lapangan. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus segera menyelaraskan peta kawasan hutan, izin PBPH, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga batas administrasi. Tanpa integrasi data ini, potensi tumpang tindih penguasaan lahan yang memicu konflik sosial di daerah akan terus berulang.
Tak hanya urusan peta administrasi, pemanfaatan kawasan hutan dan lahan HGU juga wajib tunduk pada RTRW setempat serta kondisi faktual di lapangan. Penilaian kesesuaian ruang tidak boleh sekadar berpatokan di atas kertas, melainkan harus melihat realitas di Tapak agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan daerah.
Guna mengeksekusi langkah tersebut, Bima mendorong para gubernur mengambil peran aktif sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Gubernur diharapkan berdiri di barisan terdepan sebagai simpul koordinasi untuk menyelesaikan sengketa lintas kabupaten/kota.
"Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk memfasilitasi penanganan konflik di wilayahnya, baik soal batas wilayah maupun ketidaksesuaian tata ruang," tegas mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Sebagai langkah konkret ke depan, Kemendagri bakal memacu percepatan sinkronisasi data spasial berbasis one map policy antara pusat dan daerah. Kesatuan data spasial ini nantinya menjadi acuan tunggal dalam pengambilan keputusan perizinan sekaligus penanganan sengketa lahan secara terpadu.
