Penguatan industri perikanan juga menjadi perhatian Anggota DPD RI dari Provinsi Papua, Lolita. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membangun industri pengolahan hasil laut yang mampu menyerap tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan. Menurutnya, keterbatasan fasilitas penyimpanan ikan menyebabkan nelayan sering kali harus segera menjual hasil tangkapan dengan harga yang kurang menguntungkan.
“Pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyimpanan ikan dan rantai dingin di sentra-sentra perikanan. Dengan begitu, kualitas hasil tangkapan dapat terjaga dan nelayan memiliki kesempatan menjual ikannya dengan harga yang lebih layak. Pembangunan industri perikanan juga harus mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” katanya.
Senada dengan itu, Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku, Novita Anakotta, meminta Kementerian Perindustrian menjelaskan skema konkret pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di wilayah timur, khususnya untuk pengolahan hasil perikanan dan rempah-rempah.
Menurutnya, potensi komoditas unggulan daerah harus didukung fasilitas pengolahan, teknologi, pendampingan usaha, dan akses pasar agar mampu menghasilkan nilai tambah.
“Kita memiliki potensi perikanan dan rempah-rempah yang besar. Namun, bagaimana skema konkret pemerintah dalam membangun sentra IKM untuk mengolah komoditas tersebut? Jangan sampai potensi daerah terus dijual sebagai bahan mentah. Pemerintah perlu menyiapkan fasilitas dan ekosistem industri agar masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat menikmati nilai tambahnya,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondy menyampaikan wilayah Indonesia bagian timur memiliki peran penting sebagai sumber pertumbuhan baru industri nasional. Namun, potensi tersebut perlu didukung pendalaman struktur industri, peningkatan nilai tambah, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta pembangunan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Pengembangan industri di wilayah timur Indonesia harus diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah di daerah. Kami ingin investasi dan hilirisasi memberikan dampak yang lebih luas, termasuk membuka lapangan kerja, memperkuat pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil,” katanya.
Ia menegaskan keterlibatan IKM, UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pemasok lokal perlu diperkuat dalam rantai pasok industri. Menurutnya, pengembangan industri di wilayah timur juga membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur, konektivitas, energi, SDM, pembiayaan, dan akses pasar.
“Investasi dan hilirisasi perlu semakin terhubung dengan potensi ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, penguatan industri tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi harus disertai ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha lokal ikut tumbuh dan mengambil bagian dalam rantai nilai industri. Sinergi pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut,” tuturnya.
Melalui FGD ini, DPD RI berharap lahir rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mempercepat pengembangan industri lokal dan memperkuat hilirisasi komoditas unggulan. Dengan demikian, industrialisasi di wilayah timur Indonesia tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
