POSKOTA.CO.ID - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong pelaksanaan program perumahan guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah di Kota Surakarta dan Padang. Sejumlah program serta pembiayaan perumahan juga terus disalurkan ke daerah sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni.
Demikian benang merah hasil pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menerima kedatangan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran di Kantor Kementerian PKP, Mandiri PKP, Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
“Pertemuan kali ini membahas sinergi program perumahan di kedua daerah, mulai dari Program Bedah Rumah, peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan kumuh, pembangunan hunian vertikal, hingga pemanfaatan pembiayaan kreatif untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP mendorong pemerintah daerah agar melakukan penataan kawasan kumuh secara menyeluruh.
Menurutnya, penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan dan infrastruktur, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
“Penataan kawasan kumuh harus dilakukan secara utuh dan komprehensif. Jangan hanya memperbaiki fisiknya, tetapi setelah itu kawasan kembali kumuh. Kita juga harus memikirkan bagaimana ekonomi masyarakatnya, bagaimana mereka bisa berkembang, sehingga penataan yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Selain penataan kawasan, Menteri PKP juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mendukung program perumahan di daerah.
Salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP), yaitu fasilitas pembiayaan yang mendukung pelaku usaha di sektor perumahan dari sisi suplai maupun masyarakat dari sisi demand.
Baca Juga: Wisma Atlet Ingin Dirubah Jadi Hunian Masyarakat, Menteri PKP Maruarar Sirait Sudah Izin Presiden
"Melalui skema ini, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha penyediaan bahan bangunan, pembangunan dan renovasi rumah, serta kebutuhan terkait perumahan lainnya sesuai ketentuan program," terangnya.
Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pihaknya mendorong program sertipikasi tanah gratis melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima Program Bedah Rumah yang belum memiliki sertipikat tanah. Kepastian hak atas tanah tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP melalui Program Bedah Rumah. Pada 2025, Surakarta memperoleh alokasi sebanyak 91 unit, sementara pada 2026 meningkat menjadi 691 unit.
"Pemerintah Kota Surakarta juga terus melakukan peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh melalui dukungan APBD dan CSR. Pemerintah Kota Surakarta juga mengusulkan kolaborasi pendanaan antara APBD dan APBN untuk mendukung penataan kawasan tersebut agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih menyeluruh," katanya.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Perintahkan Pemprov Jakarta Relokasi Korban Kebakaran Manggarai
Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta mengusulkan pembangunan tahap kedua Rumah Susun Mojo. Pada tahap pertama, rusun tersebut telah dibangun pada 2024 dengan kapasitas 108 unit.
Pengembangan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat di tengah keterbatasan dan tingginya harga lahan di Kota Surakarta.
Untuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kota Surakarta tidak memiliki alokasi pembangunan di dalam wilayah kota. Namun, penyediaan rumah subsidi tetap didorong di kawasan Solo Raya. Dari target sekitar 5.000 unit, realisasi tercatat sebanyak 2.667 unit.
“Ke depan, kami akan terus mendorong penanganan kawasan kumuh dan pengembangan hunian vertikal. Kami juga ingin memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk KPP, agar kebutuhan perumahan masyarakat di Solo Raya dapat terpenuhi,” ujar Respati.
Baca Juga: Maruarar: Meski Konggres V PDIP Dipercepat, Mega Tetap Dipilih Lagi
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan perkembangan penyiapan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir Sumatera.
Untuk program tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan 533 unit huntap yang direncanakan melalui dukungan APBN dan CSR.
"Untuk Program Bedah Rumah, alokasi Kota Padang meningkat dari 166 unit pada 2025 menjadi 1.600 unit pada 2026. Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP di Kota Padang telah mencapai 579 unit dari target 714 unit. Adapun realisasi KPP di Kota Padang tercatat sekitar Rp140 miliar dan akan terus didorong agar dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat serta pelaku usaha sektor perumahan," katanya.
