Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pihaknya mendorong program sertipikasi tanah gratis melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima Program Bedah Rumah yang belum memiliki sertipikat tanah. Kepastian hak atas tanah tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP melalui Program Bedah Rumah. Pada 2025, Surakarta memperoleh alokasi sebanyak 91 unit, sementara pada 2026 meningkat menjadi 691 unit.
"Pemerintah Kota Surakarta juga terus melakukan peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh melalui dukungan APBD dan CSR. Pemerintah Kota Surakarta juga mengusulkan kolaborasi pendanaan antara APBD dan APBN untuk mendukung penataan kawasan tersebut agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih menyeluruh," katanya.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Perintahkan Pemprov Jakarta Relokasi Korban Kebakaran Manggarai
Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta mengusulkan pembangunan tahap kedua Rumah Susun Mojo. Pada tahap pertama, rusun tersebut telah dibangun pada 2024 dengan kapasitas 108 unit.
Pengembangan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat di tengah keterbatasan dan tingginya harga lahan di Kota Surakarta.
Untuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kota Surakarta tidak memiliki alokasi pembangunan di dalam wilayah kota. Namun, penyediaan rumah subsidi tetap didorong di kawasan Solo Raya. Dari target sekitar 5.000 unit, realisasi tercatat sebanyak 2.667 unit.
“Ke depan, kami akan terus mendorong penanganan kawasan kumuh dan pengembangan hunian vertikal. Kami juga ingin memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk KPP, agar kebutuhan perumahan masyarakat di Solo Raya dapat terpenuhi,” ujar Respati.
Baca Juga: Maruarar: Meski Konggres V PDIP Dipercepat, Mega Tetap Dipilih Lagi
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan perkembangan penyiapan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir Sumatera.
Untuk program tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan 533 unit huntap yang direncanakan melalui dukungan APBN dan CSR.
"Untuk Program Bedah Rumah, alokasi Kota Padang meningkat dari 166 unit pada 2025 menjadi 1.600 unit pada 2026. Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP di Kota Padang telah mencapai 579 unit dari target 714 unit. Adapun realisasi KPP di Kota Padang tercatat sekitar Rp140 miliar dan akan terus didorong agar dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat serta pelaku usaha sektor perumahan," katanya.
