Ia menegaskan penguatan pembangunan Papua juga membutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan Pemda, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi dan penyelenggaraan otonomi khusus. Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar berbagai program pembangunan berjalan selaras dan tidak terhambat oleh ego sektoral.
Ribka menekankan bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada Pemda perlu dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi. Menurutnya, sinergi menjadi salah satu landasan penting untuk mendorong perubahan dan mempercepat pembangunan di Papua.
"Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda. Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan," tuturnya.
Ribka berharap pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dapat menjadi landasan bersama dalam memperkuat pembangunan Papua. Dengan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pembangunan di Tanah Papua diharapkan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, bermartabat, dan sejahtera.
