POSKOTA.CO.ID - Pemerintah memberi sinyal akan mengumumkan informasi terbaru mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027 dalam waktu dekat. Meski begitu, jadwal pendaftaran, jumlah formasi, dan persyaratan seleksi belum diumumkan secara resmi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta masyarakat menunggu informasi lanjutan dari pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 21 Oktober 2026.
“CPNS tentunya nanti saya, nanti kita tunggu, ya, informasinya selanjutnya, ya,” kata Rini.
Pernyataan ini menjadi perhatian masyarakat, terutama calon pelamar yang mulai mencari informasi mengenai pembukaan CPNS 2027. Namun, sinyal pengumuman dalam waktu dekat tidak bisa langsung diartikan sebagai kepastian bahwa pendaftaran akan dibuka pada tanggal tertentu.
Baca Juga: BNPB Gunakan Citra Satelit dan Modifikasi Cuaca untuk Tangani Karhutla, Ini 5 Provinsi Prioritas
Jadwal CPNS 2027 Belum Diumumkan Resmi
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada jadwal pasti seleksi CPNS 2027 yang dapat dijadikan acuan bagi calon peserta. Pemerintah juga belum menyampaikan rincian mengenai jumlah kebutuhan aparatur sipil negara yang akan direkrut melalui jalur calon PNS.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru mempercayai informasi yang mencantumkan tanggal pendaftaran atau jumlah formasi tertentu tanpa sumber resmi.
Calon pelamar dapat memantau pengumuman melalui kanal Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) ketika informasi penerimaan telah tersedia.
Pembahasan Status Guru PPPK Masuk Tahap Finalisasi
Di tengah perhatian terhadap seleksi CPNS 2027, pemerintah dan DPR juga membahas kejelasan status kepegawaian guru, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan kepada DPR mengenai kepastian karier para guru.
“DPR sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK Penuh Waktu, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen,” ujar Dasco.
