Dislipidemia 67 Persen di CKG Jakarta, Pakar: Bukan Gambaran Populasi Umum

Rabu 07 Okt 2026, 23:17 WIB
Ilustrasi kadar lemak. (Sumber: Pixels)
Ilustrasi kadar lemak. (Sumber: Pixels)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pakar kesehatan masyarakat dan epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengingatkan temuan dislipidemia sebesar 67 persen dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jakarta tidak bisa dianggap sebagai prevalensi seluruh warga Ibu Kota.

Dicky menjelaskan, angka tersebut berasal dari 97.344 peserta CKG berusia lebih dari 40 tahun yang memiliki hipertensi dan atau diabetes melitus. Dengan karakteristik tersebut, kelompok yang diperiksa merupakan subkelompok dengan risiko kesehatan lebih tinggi dibandingkan populasi umum.

"Angka 67 persen itu berasal dari 97.344 peserta ya, dengan usianya itu sudah lebih dari 40 tahun, dengan juga punya hipertensi atau diabetes melitus. Artinya, subkelompok berisiko tinggi. Jadi bukan populasi umum Jakarta," kata Dicky kepada Poskota, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut Dicky, penyajian angka tersebut harus disertai konteks agar masyarakat tidak keliru memahami hasil skrining sebagai gambaran kondisi seluruh penduduk Jakarta. Terlebih, jumlah peserta yang menjadi dasar penghitungan masing-masing indikator dalam laporan CKG juga berbeda.

Baca Juga: Capai 67 Persen, Kadar Lemak Darah Tak Normal jadi Temuan Tertinggi CKG di Jakarta

Ia menyebut angka 97.344 peserta digunakan untuk temuan dislipidemia, sedangkan sejumlah indikator lain dihitung dari sekitar 2,55 juta peserta. Karena itu, angka antarindikator tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Selain itu, Dicky mengingatkan CKG merupakan program yang bersifat sukarela sehingga terdapat potensi bias seleksi. Menurutnya, orang yang datang untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan bisa saja merupakan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan atau sudah memiliki keluhan maupun gejala tertentu.

"CKG atau Cek Kesehatan Gratis ini sifatnya sukarela. Jadi ada bias seleksi. Peserta itu cenderung lebih peduli kesehatan atau sudah bergejala," ujarnya.

Ia juga menilai definisi operasional dislipidemia perlu diperjelas, termasuk parameter yang digunakan seperti kolesterol total, LDL, trigliserida maupun indikator lainnya. Pemeriksaan gula darah dan apakah pengukuran dilakukan hanya satu kali juga perlu menjadi perhatian.

Baca Juga: Ruko di Kelapa Gading Terbakar Gegara Cerobong Penuh Lemak

Menurutnya, hasil skrining tidak dapat langsung disamakan dengan diagnosis penyakit. Temuan dari pemeriksaan awal perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan lanjutan sebelum seseorang dinyatakan mengalami kondisi tertentu.

"Untuk diingat, skrining itu bukan diagnosis. Jadi perlu konfirmasi ulang," ucapnya.

Menurut Dicky, data lanjutan yang juga penting adalah berapa banyak masyarakat yang setelah teridentifikasi memiliki masalah kesehatan kemudian mendapatkan penanganan. Hal tersebut diperlukan untuk melihat keberhasilan program CKG tidak hanya dari jumlah masyarakat yang menjalani skrining.

Ia menjelaskan, dislipidemia pada kelompok tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah faktor metabolik. Obesitas dan resistensi insulin, misalnya, dapat menghasilkan pola dislipidemia aterogenik. Kondisi hipertensi, diabetes melitus, obesitas, dan dislipidemia juga kerap muncul secara bersamaan atau mengalami clustering.

"Kalau melihat kasus ini dan mencari penyebabnya, penyakit metabolik biasanya berkaitan dengan obesitas dan resistensi insulin yang menghasilkan pola dislipidemia aterogenik. Hipertensi, diabetes melitus, obesitas dan dislipidemia ini hampir pasti saling berkelompok atau clustering," tuturnya.

Selain faktor metabolik, perilaku sehari-hari juga dapat berkontribusi. Pola makan tinggi lemak jenuh, gula dan makanan ultra-proses, minim aktivitas fisik, kebiasaan merokok serta konsumsi alkohol menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.

Faktor lingkungan perkotaan juga turut berperan, mulai dari mudahnya akses terhadap makanan cepat saji, gaya hidup sedentari hingga stres. Sementara faktor usia dan genetik juga perlu dipertimbangkan, termasuk kemungkinan hiperkolesterolemia familial yang belum terdiagnosis.

"Penyebab sekunder juga perlu disingkirkan sebelum suatu kondisi disebut sebagai dislipidemia primer. Beberapa kondisi yang dapat menjadi penyebab sekunder antara lain hipotiroid, penyakit ginjal, dan sindrom nefrotik," kata dia.

Jika tidak ditangani, dislipidemia dapat memperburuk risiko penyakit kardiovaskular aterosklerotik seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Risiko tersebut dapat semakin besar pada orang yang juga memiliki hipertensi atau diabetes melitus.

Pada kondisi trigliserida yang sangat tinggi, yakni lebih dari 500 mg/dL, terdapat pula risiko pankreatitis akut. Dislipidemia juga berkaitan dengan risiko perlemakan hati akibat gangguan metabolik serta progresivitas penyakit ginjal kronis.

"Risiko lainnya adalah beban pembiayaan JKN yang meningkat akibat komplikasi katastropik," ujar dia.

Untuk penanganan pada tingkat individu, dia mendorong masyarakat yang terindikasi mengalami dislipidemia untuk menjalani pemeriksaan profil lipid puasa dan stratifikasi risiko kardiovaskular.

Perubahan gaya hidup juga menjadi bagian penting, seperti memperbaiki pola makan, meningkatkan aktivitas fisik lebih dari 150 menit per minggu, menurunkan berat badan dan berhenti merokok.

Penggunaan obat seperti statin, menurut Dicky, dapat menjadi bagian dari pencegahan primer pada kelompok tertentu, termasuk pasien diabetes melitus berusia lebih dari 40 tahun, dengan tetap memperhatikan indikasi, efek samping dan interaksi obat. Jika dicurigai adanya faktor familial, skrining terhadap kerabat tingkat pertama juga perlu dipertimbangkan.

Sementara pada tingkat populasi dan sistem kesehatan, Dicky menilai harus ada kepastian bahwa hasil CKG ditindaklanjuti melalui alur rujukan yang jelas ke Puskesmas, Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) maupun program pengendalian penyakit tidak menular.

"Jadi persentase terkontrol, bukan hanya jumlah terskrining," tegas Dicky.

Dicky juga mendorong ketersediaan obat statin dan pemeriksaan profil lipid di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dari sisi kebijakan hulu, pemerintah dapat memperkuat pengendalian faktor risiko melalui eliminasi lemak trans, pelabelan gizi di bagian depan kemasan, serta pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak.

Penyediaan ruang publik untuk aktivitas fisik dan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) penting sebagai upaya pencegahan. Dicky juga mendorong surveilans longitudinal dengan metode konsisten agar perkembangan dan perubahan tren kesehatan masyarakat dapat dipantau setiap triwulan.

"Kesimpulannya, angka ini sinyal kuat terhadap beban metabolik tinggi pada kelompok hipertensi dan diabetes melitus, tapi belum bisa digeneralisasi ke seluruh warga Jakarta. Prioritasnya adalah memastikan temuan skrining berlanjut ke terapi dan kontrol, jadi bukan hanya pendataan," pungkasnya.


Berita Terkait


News Update