BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Penyaluran bantuan pangan berupa beras di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), masih diwarnai persoalan data penerima bansos. Sejumlah warga mengeluhkan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Keluhan itu antara lain muncul di Desa Langensari, Kecamatan Lembang. Warga yang dinilai memiliki kondisi ekonomi kurang mampu justru tercatat dalam desil lebih tinggi. Sebaliknya, ada pula warga yang dinilai sudah mampu namun masih masuk daftar penerima bantuan.
Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Langensari, Asep Ubaidillah, mengakui persoalan data penerima bantuan tersebut masih menjadi perhatian pemerintah desa.
Menurut Asep, pihak desa kerap menerima keluhan masyarakat terkait data penerima. Namun, dalam penyaluran bantuan pangan, desa hanya menjalankan data dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Baca Juga: Penyebab Bansos September 2026 Belum Cair Karena Apa? Simak Daftar Orang yang Tidak Dapat Bantuan
"Dalam penyaluran bantuan pangan, pihak desa hanya mengikuti data dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat," kata Asep, Kamis, 24 September 2026.
Untuk menghindari kesalahpahaman, pemerintah desa juga melakukan sosialisasi kepada perangkat kewilayahan, mulai dari ketua RT hingga RW.
Asep berharap pembaruan data desil dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, RT dan RW. Dengan begitu, data penerima bantuan diharapkan lebih menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Di Desa Langensari, tercatat sebanyak 1.443 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan bantuan pangan.
Baca Juga: Bansos Rp5,4 Juta Belum Pasti Cair, Pemerintah Siapkan Verifikasi Data Penerima
Warga yang merasa datanya tidak sesuai juga dapat mengajukan perbaikan. Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan seketika karena penetapan desil mempertimbangkan sejumlah indikator.
"Proses pembaruan itu membutuhkan waktu karena penetapan desil dipengaruhi sejumlah indikator dan tidak dapat dilakukan secara langsung. Tapi yang kita tahu, masyarakat inginnya instan," jelas Asep.
DPR Tampung Keluhan
Persoalan data penerima bantuan tersebut turut menjadi perhatian Anggota DPR RI Komisi IV, Rajiv. Anggota Fraksi Partai NasDem itu datang untuk memastikan penyaluran bantuan pangan dari Bulog berjalan baik dan tepat waktu sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Rajiv mengatakan, keluhan mengenai data desil menjadi salah satu persoalan yang perlu ditampung dan dibawa ke tingkat pusat.
Baca Juga: 6 Alasan Bansos PKH dan BPNT Dapat Dihentikan
"Banyak keluhan masyarakat soal desil. Itu juga harus kita tampung sehingga di DPR bisa kita perbaiki. Kalau masalah penyalurannya, semua sudah baik, ketepatan waktunya juga sudah baik," ujar Rajiv.
Sementara itu, realisasi penyaluran bantuan pangan oleh Perum Bulog hingga kini mencapai 79,4 persen dari total 6.039.551 penerima di Jawa Barat.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Nurman Susilo, menargetkan penyaluran bantuan untuk periode Juli, Agustus dan September rampung hingga akhir September.
"Kita upayakan akhir bulan ini bisa selesai untuk yang Juli, Agustus, September. Mudah-mudahan tidak ada kendala, kita nanti salur yang bulan Oktober, November, Desember," ungkap Nurman.
.png)
