Ia mengatakan, verifikasi data juga dapat melibatkan aparat pemerintahan di tingkat lokal, mulai dari RT dan RW hingga kelurahan atau desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data penerima subsidi sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Sementara itu, jenis kendaraan dapat menjadi salah sebuah pertimbangan dalam menentukan penerima BBM subsidi. Kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan pertama sebelum melihat jenis kendaraan yang digunakan.
“Pertama apakah orang itu dalam kategori miskin dan butuh bantuan. Yang kedua jenis kendaraan itu hal kedua,” kata dia.
Meski demikian, Cecep berpandangan kendaraan dengan kapasitas mesin besar atau kendaraan mewah memang tidak seharusnya mendapatkan BBM subsidi. Pembatasan berdasarkan kapasitas mesin dapat menjadi salah satu mekanisme yang lebih tepat dalam mengatur penyaluran BBM subsidi.
“Motor besar ya jangan disubsidilah. Motor-motor rakyat kecil saja yang disubsidi,” ujar dia.
Lebih lanjut, ia menegaskan persoalan utama dalam penyaluran BBM bukan dengan mengaitkannya pada pembayaran pajak kendaraan, melainkan memastikan basis data penerima benar dan terus diperbarui. Dengan demikian, subsidi dapat diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tanpa menambah beban administratif.
