“Setuju. Banyak undang – undang dibentuk, diterbitkan, tetapi jika tidak membawa banyak manfaat bagi umat, buat apa. Terlebih jika undang – undang yang dibentuk pada akhirnya malah merugikan rakyat,” ujar mas Bro.
“Jadi pendekatannya adalah asas manfaat bagi rakyat. Ibaranya banyak kerja, tetapi hasil pekerjaan tidak memberikan manfaat, berarti pekerjaan tersebut tidak bermakna,” kata Yudi.
“Jadi ukuran kinerja sebagai wakil rakyat tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang telah dikerjakan, tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR bagi kehidupan rakyat. Bukan banyaknya jumlah rapat, tapi seberapa manfaat yang didapat,” kata mas Bro.
“Jika hasil kerjanya semakin membawa manfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.apa yang diperjuangkan oleh DPR semakin memberikan nilai tambah,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Konstitusi Tak Cukup Diingat Teksnya, Terpenting Amalannya
“Nah, lantas bagaimana mengukur hasil kerja itu telah memberikan banyak manfaat atau tidak?” tanya Yudi.
“Banyak alat ukur yang dapat digunakan, satu di antaranya adalah tingkat kepuasan dan kepercayaan publik kepada DPR. Yang jelas, rakyat yang dapat merasakan langsung manfaat tidaknya apa yang telah dikerjakan oleh DPR,” urai mas Bro.
“Itulah sebabnya masukan dan kritikan yang disampaikan oleh rakyat, hendaknya disikapi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya agar semakin membawa manfaat bagi kehidupan rakyat,” kata Heri.
“Kian banyak merespons kritik, berarti semakin menyelaraskan kinerjanya sesuai harapan rakyat,” ujar Yudi.
