Oleh : Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Lagi menjadi polemik peningkatan status rumah tangga yang sebelumnya dalam kategori sangat miskin mendadak menjadi keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi.
“Bagus dong, namanya terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Ya bagus, kalau kenyataannya demikian. Yang jadi soal peningkatan status ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Faktanya hidupnya masih miskin, dibilang sudah kaya, kok bisa?” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Safari Loloskan PSI Ke Senayan
“Kalau hidup kita miskin, kemudian orang lain bilang sekarang sudah menjadi orang kaya, jawab saja amiin. Anggap saja itu doa untuk kita menjadi cepat kaya,” urai mas Bro.
“Kalau yang bilang tetangga atau teman, menyikapinya boleh demikian. Tetapi ini menyangkut perubahan pemeringkatan kesejahteraan, data resmi yang dikeluarkan pemerintah yang disebut desil tak sesuai fakta sebenarnya,” ujar Yudi.
Seperti diberitakan, pemerintah akan membentuk tim lintas lembaga untuk mengevaluasi pendataan terkait penempatan warga dalam kelompok desil kesejahteraan.
Diketahui, desil merupakan pembagian kelompok penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil membagi data penduduk menjadi 10 kelompok yang setara, dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling mampu, tingkat kesejahteraan tertinggi).
Baca Juga: Obrolan Warteg: Integritas Perlu Realitas, Tak Sebatas Di Atas Kertas
Pemerintah menggunakan data desil dalam memberikan bantuan seperti bansos,sembako dan subsidi lainnya.
Desil dievaluasi kembali menyusul polemik di Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN) yang banyak dikeluhkan publik.
Keluarga dengan desil 1, tiba – tiba naik peringkat menjadi desil 9 seperti penarik becak di Yogyakarta. Dampaknya, anaknya yang baru diterima masuk kuliah negeri kesulitan mengakses keringanan biaya kuliah dan Kartu Indonesia Pintar, karena kesalahan desil tadi.
“Itu salah satu contoh kasus yang ramai diberitakan. Keluhan tidak sesuainya data desil dengan kondisi lapangan terjadi juga di daerah lain yang menutup peluang bagi warga yang bersangkutan mendapatkan subsidi,” ujar mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Saling Kirim Pesan Politik
“Pemerintah sendiri belum merilis jumlah total kesalahan data desil. Yang jelas BPS sendiri sedang gencar mengaku ulang penentuan desil,” tambah Heri.
“Semoga kesalahan data desil hanyalah kecelakaan, bukan upaya mengatrol tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Yudi.
“Kita berharap kajian ulang yang melibatkan sejumlah lembaga terkait menghasilkan skema terbaik dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Heri.
“Skema terbaik adalah sesuai realita yang ada, bukan mengada – ada, terlebih diada – adakan,” ujar Yudi.
