TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Gelombang penolakan terhadap rencana kegiatan safari politik Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membayangi wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.
Sejumlah spanduk berisi penolakan bertebaran di beberapa titik strategis, mulai dari tepi Jalan Raya Serang, Cikupa, hingga di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang di Tigaraksa.
Berdasarkan pantauan Pos Kota di lokasi, spanduk tersebut menampilkan foto Jokowi mengenakan batik yang ditandai simbol larangan. Dalam spanduk tersebut, tertulis narasi lugas: "Banten menolak safari politik Jokowi yang berkedok safari budaya."
Tak hanya itu, spanduk juga memuat kalimat tuntutan bernada keras di bagian bawahnya, "Saatnya rakyat bersatu, penegak hukum bersama rakyat tangkap dan adili Jokowi."
Baca Juga: Jokowi Kembali Diperiksa Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu, Polisi Sebut untuk Lengkapi Berkas
Beberapa logo organisasi kemasyarakatan (ormas) tercantum di bagian atas spanduk sebagai pihak penolak. Di antaranya Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) Banten, Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI, Koalisi Rakyat Banten, hingga Tim Pemburu Ijazah Palsu.
Warga setempat mengonfirmasi keberadaan spanduk tersebut sudah berlangsung beberapa hari. Marko Andrian, seorang juru parkir di Jalan Raya Pemda Tigaraksa, mengaku spanduk itu sudah terpasang tanpa diketahui siapa pengampunya.
"Sudah ada sejak empat atau lima hari lalu. Saya tidak tahu siapa yang pasang dan kapan prosesnya, tiba-tiba pas saya bertugas markir, spanduk itu sudah terpasang," kata Marko kepada Pos Kota, Rabu, 26 Agustus 2026.
Tanggapan PSI Banten
Menanggapi maraknya spanduk penolakan tersebut, Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten, Andreas Arie, merespons santai.
Ia menilai aksi penolakan merupakan hal lumrah dalam iklim demokrasi.
"Bagi kami ini hal yang wajar saja, tidak ada yang perlu dipermasalahkan berlebihan. Dalam dinamika politik, aksi seperti ini biasa terjadi. Kami menghargai kebebasan berpendapat dan pandangan dari kelompok masyarakat tersebut," ujar Andreas.
