Ibrahim menilai persoalan ojol tidak cukup diselesaikan hanya dengan memangkas potongan aplikator. Pemerintah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara jumlah pengemudi dan pengguna serta menciptakan kebijakan yang mampu meningkatkan permintaan terhadap layanan transportasi daring.
Ibrahim membandingkan kondisi pengemudi ojol di Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Australia dan Singapura. Menurutnya, jumlah pengemudi di negara-negara tersebut relatif lebih sedikit sehingga dukungan dan fasilitas bagi pekerja sektor transportasi daring dapat diberikan secara lebih optimal.
"Kalau di Indonesia, pengangguran banyak, orang PHK banyak, semua menjadi anggota Gojek. Anggota Gojeknya semakin banyak, sementara konsumen tidak bertambah sebanding," tuturnya.
Oleh karena itu, kata Ibrahim, kebijakan pemerintah terkait ojol tidak cukup hanya berorientasi pada pengurangan potongan aplikator, tetapi juga harus memastikan pendapatan bersih pengemudi meningkat. Hal itu penting dilakukan di tengah kondisi permintaan layanan ojol yang masih terbatas.
