POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menyiapkan langkah untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Salah satu kebijakan yang sedang dimatangkan adalah pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, yakni Desil 9 dan Desil 10.
Kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi dan pendalaman teknis. Namun, arah kebijakan pemerintah sudah jelas, yaitu mengurangi potensi subsidi yang selama ini dinilai belum tepat sasaran. Nantinya, masyarakat yang masuk kategori mampu akan didorong menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Sebagai dasar penetapan penerima subsidi, pemerintah memanfaatkan Sistem Desil yang dipadukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedua instrumen ini dinilai mampu memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih objektif.
Baca Juga: Festival Pahlawan Anak Digelar di Jakarta, Pemprov Dukung Wujudkan Ruang Aman bagi Anak
Sistem Desil Jadi Acuan Penyaluran Subsidi Energi
Sistem Desil merupakan metode yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok dengan porsi masing-masing 10 persen. Desil 1 berisi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Data tersebut tidak hanya melihat besaran pendapatan. Pemerintah juga menggabungkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Dukcapil, hingga pemerintah daerah melalui DTSEN.
Beberapa indikator yang menjadi dasar penilaian meliputi tingkat pendapatan dan kepemilikan aset, kondisi rumah dan akses terhadap fasilitas dasar, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, hingga kemudahan memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial maupun subsidi energi. Selama ini, kelompok Desil 1 hingga Desil 4 menjadi prioritas berbagai program bantuan, sedangkan Desil 9 dan 10 dikategorikan sebagai masyarakat mampu.
Pemerintah: Subsidi Harus Tepat Sasaran
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai masih ada subsidi BBM yang dinikmati kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperbaiki agar anggaran negara lebih efektif.
"Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Sepeda motor tidak menjadi sasaran pembatasan," kata Bahlil.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengguna kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kelompok yang akan dibatasi pada tahap awal kebijakan.
Sementara itu, pemerintah masih menguji skema implementasi agar kebijakan berjalan bertahap tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga juga menyatakan masih menunggu regulasi resmi sebelum menerapkan mekanisme di lapangan.
Fakta Penting Rencana Pembatasan Pertalite
Pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis data utama penentuan penerima subsidi.
Sistem Desil membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan.
Kelompok Desil 1–4 tetap menjadi prioritas penerima bantuan sosial.
Kelompok Desil 9–10 diproyeksikan tidak lagi berhak membeli Pertalite bersubsidi.
Pengguna sepeda motor dipastikan tidak menjadi sasaran pembatasan.
Regulasi masih dalam tahap finalisasi bersama kementerian dan Pertamina.
Baca Juga: Warga Sumur Pandeglang Ambil Bola di Sungai Berujung Diserang Buaya Muara, Bahu Kanan Terluka
Kuota Pertalite 2026 Masih Aman
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan kuota distribusi Pertalite sebesar 29,27 juta kiloliter. Hingga 30 Juni 2026, konsumsi telah mencapai 13,96 juta kiloliter sehingga masih tersedia sekitar 15,31 juta kiloliter untuk memenuhi kebutuhan pada semester kedua.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan ketersediaan energi nasional tetap berada dalam kondisi aman meski harga minyak dunia mengalami fluktuasi.
"Indonesia sekarang pembelian minyaknya masih rata-rata di angka 91 dolar AS per barel. Itu relatif sampai akhir tahun, setidaknya Pertalite dan biodiesel aman," ujar Airlangga.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pembatasan Pertalite bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan sebagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran pemberian subsidi.
Rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok Desil 9 dan 10 menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam menyalurkan subsidi energi. Dengan memanfaatkan Sistem Desil dan DTSEN, penentuan penerima subsidi diharapkan menjadi lebih akurat dan transparan.
Meski demikian, implementasi kebijakan masih menunggu regulasi resmi. Masyarakat juga perlu memahami bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan mengurangi pasokan BBM, melainkan memastikan anggaran subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang paling membutuhkan.
