"Jangan berfokus terhadap kelas bawah. Jangan berfokus kelas bawah, tetapi kita berfokus kelas atas. Karena uang yang beredar di kelas atas ini cukup masif," tuturnya.
Lebih lanjut, Ibrahim memperkirakan penerapan pajak terhadap rumah kontrakan pada akhirnya dapat berdampak terhadap harga sewa yang harus dibayar masyarakat. Hal itu dinilai berpotensi menjadi persoalan karena rumah kontrakan saat ini telah menjadi salah satu pilihan tempat tinggal bagi masyarakat yang belum mampu membeli rumah.
"Pasti dengan adanya biaya PPN tersebut, pasti kontrakan akan sama seperti kita makan. Artinya, biaya pajak itu pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen," kata dia.
Ibrahim menilai pembahasan mengenai pajak kontrakan sebaiknya tidak menjadi prioritas dalam kondisi ekonomi saat ini. Kebijakan tersebut lebih tepat diterapkan ketika kondisi ekonomi sudah membaik, investasi meningkat, lapangan kerja tersedia, dan daya beli masyarakat lebih kuat.
"Kalau dibahasnya dalam kondisi ekonomi bagus, investasi bagus, lapangan kerja banyak, masyarakat membutuhkan rumah, membutuhkan kontrakan, kemudian masyarakat yang sukses mereka bisa membeli tanah, membangun kontrakan, nah di situlah baru pemerintah menerapkan pajak," ujar dia.
