“Terlebih MBG adalah program prioritas yang semestinya harus nihil dari kasus keracunan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, terlebih korupsi,” ujar Yudi.
“Tapi ngobrol-ngobrol soal keracunan, pihak mitra BGN pernah menyampaikan keluhan kepada DPR karena menjadi pihak yang selalu dipersalahkan. Ini terjadi karena tiadanya kesetaraan dalam kerja sama kemitraan,” ujar Heri.
“Ini tentu telah menjadi rumusan kebijakan, mengingat dengan naik status keracunan, tanggung jawab SPPG akan menjadi semakin besar, terlebih mengenai sanksi yang akan diberikan,” ujar mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Sebulan, Empat Bupati Terkena OTT KPK
“Soal kasus keracunan, investigasi akan lebih menyeluruh dan mendalam , tak hanya kepada dapur, juga karyawannya, dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan penyediaan dan penyaluran MBG,” kata Heri.
“Yang pasti, peningkatan kasus keracunan sebagai kejadian fatal, bagian dari perbaikan dan peningkatan sistem tata kelola program. Semoga ke depan tak ada lagi kasus keracunan yang menjadikan trauma bagi penerima manfaat program MBG,” kata mas Bro.
