POSKOTA.CO.ID - Komoditas perkebunan di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk digenjot pengembangannya. Terbukti bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman perkebunan rakyat mencapai 164,24 atau tertinggi di seluruh subsektor lainnya.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjenbun Kementan), Ali Jamil menegaskan bahwa sektor perkebunan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Berkaca pada sejarah, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan justru mampu bertahan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.
"Jangan menganggap perkebunan sebagai sektor yang rendah. Saat krisis 1998, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan masih bisa bertahan. Artinya, sektor ini memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat," ujar Ali Jamil dalam Focus Group Discussion (FGD) Perkebunan: Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat yang digelar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Pemuda Tani HKTI di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Ali Jamil pun memaparkan berdasarkan data BPS, subsektor perkebunan dijalankan oleh 10,87 juta rumah tangga usaha pertanian (potret makro perkebunan).
Baca Juga: Tak Ada Industri Perkebunan, Jokowi: Tak Bisa Seperti Membalik Tangan
"Maka, penting memberdayakan, melindungi dan membimbing petani. Butuh kerja keras karena memang lebih dari 90% pelaku usaha perkebunan adalah petani rakyat sehingga perlu penguatan. Komoditas perkebunan kita potensinya sangat besar, luasannya, hasil produktivitasnya bagus. Permasalahan krusialnya adalah hasilnya masih didominasi raw material, rantai pasok belum terintegrasi dengan baik," tegasnya.
Dalam forum yang sama, Mudi, Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengutarakan kekhawatirannya. Di tengah besarnya potensi komoditas perkebunan, sejumlah komoditas strategis masih menghadapi tantangan regulasi yang menekan, salah satunya tembakau.
Ia menyampaikan permohonan perlindungan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI atas ancaman aturan yang berdampak pada keberlangsungan tembakau sebagai komoditas andalan 2,5 juta petani yang tersebar di 14 provinsi.
"Tembakau adalah satu-satunya tanaman andalan petani saat musim kemarau. Kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Tapi, bertubi-tubi ancaman aturan di tingkat nasional yang mau mematikan sumber penghidupan petani, mulai dari penyeragaman kemasan rokok, pembatasan kadar nikotin dan tar, sampai pelarangan bahan tambahan. Bagaimana bisa hilirisasi tembakau terwujud kalau tidak ada perlindungan?" ujar Mudi.
Baca Juga: Undang FSPBUN, Jokowi Ingin Mendengar Masalah Pekerja Perkebunan
Sebagai komoditas yang 98% didominasi perkebunan rakyat, Mudi menekankan urgensi perlindungan tembakau dari regulasi-regulasi yang bisa menghambat hilirisasi komoditas perkebunan.
"Kalau hilirnya ditekan terus, kami petani di hulu ekosistem pertembakauan juga terkena dampak. Bagaimana petani bisa optimis menanam sementara rancangan aturannya sangat menekan," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian DPN HKTI Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Syakir juga menekankan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional. Sehingga diperlukan fokus pengembangan masing-masing varian komoditas dari hulu ke hilir.
"Perkebunan adalah jangkar bahkan sekaligus pengungkit ekonomi. Perkebunan pun memberi andil bagi sektor energi. Perkebunan kita mayoritas adalah ekspor, kontribusinya jelas men-drive ekonomi. Banyak jenis komoditas perkebunan, mulai dari kelapa, kopi, kakao, tembakau, vanili, dan lainnya. Pendekatan pengembangannya perlu bertahap, fokus penguatannya satu-satu mulai hulu ke hilir sehingga ke depannya sejalan dengan program pembangunan," ujar Syakir.
Baca Juga: Kementan Bagikan 10 Juta Benih Perkebunan Gratis di Sukabumi
Syakir pun mengingatkan bahwa sektor perkebunan memiliki spektrum luas. Oleh karena itu, sarannya, dalam upaya mengakselerasi bidang hilirisasi bidang perkebunan, perlu dilakukan secara bertahap.
"Komoditas perkebunan memberikan kontribusi besar. Upaya pengembangan hilirisasinya jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa tapi harus presisi. Pendekatannya harus fokus, per satu-satu jenis komoditas" sebutnya.
Senada, Sekretaris Jenderal Pemuda Tani DPN HKTI Suroyo mengatakan setelah pemerintah berfokus pada swasembada pangan sepanjang 2025, kini saatnya sektor perkebunan menjadi perhatian bersama.
"Saatnya kita fokus pada swasembada perkebunan. Sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto, bahwa komoditas perkebunan ini harus didorong, dikuatkan. Bukan berarti harus selalu impor, tapi bagaimana memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri, meningkatkan produktivitas, memperkuat hilirisasi, sekaligus memperbesar ekspor komoditas strategis unggulan," tambah Suroyo.
.jpg)
