Disisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan program tersebut sebagai bentuk komitmen memperbaiki pelaksanaan di lapangan.
"Sudah dilakukan penegakan hukum, sudah ditangkap oknum-oknum yang terlibat. Itu patut diapresiasi," katanya.
Bonie menambahkan, setiap kebijakan yang memunculkan polemik sebaiknya dibahas melalui dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat agar tercapai kesepahaman.
"Persatuan nasional bukan takdir, tetapi pilihan. Karena itu kita harus memilih untuk bersatu demi kepentingan Indonesia," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Millennial Center (IMC), Yerikho Menurung, mengatakan persatuan nasional merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kita harus mengonsolidasikan seluruh elemen masyarakat untuk persatuan nasional. Sebab, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dibutuhkan persatuan nasional," ujarnya.
Menurut Yerikho, nilai persatuan sebagaimana tercantum dalam sila ketiga Pancasila harus diterapkan secara nyata sebagai landasan menghadapi berbagai tantangan kebangsaan saat ini.
