JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat politik Bonie Hargens menilai isu persatuan nasional menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, polarisasi politik dan perpecahan di tengah masyarakat harus segera diatasi melalui konsolidasi seluruh elemen bangsa.
Hal itu disampaikannya usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Persatuan Nasional" yang digelar Indonesia Millennial Center (IMC), Senin, 22 Juni 2026.
"Saya tertarik karena persatuan nasional menjadi isu terbesar hari ini. Faksionalisasi, perpecahan di masyarakat sipil, hingga polarisasi politik terjadi secara vulgar belakangan ini. Karena itu kita butuh persatuan nasional," ujar Bonie kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin.
Ia mengatakan masyarakat tetap berhak mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus lebih terbuka menerima masukan dan cepat merespons aspirasi publik.
Baca Juga: Anggaran Belum Cair, 62 Dapur MBG di Kabuapten Tangerang Berhenti Operasional
"Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang tidak menyenangkan rakyat, sampaikanlah. Pemerintah juga harus memperbesar telinga untuk mendengar dan merespons dengan cepat," katanya.
Bonie juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah. Menurutnya, penyampaian informasi yang baik akan menciptakan keselarasan antara harapan masyarakat dengan tujuan pemerintah.
"Komunikasi dari kelompok PR pemerintah juga harus diperbaiki supaya ada keselarasan antara kehendak rakyat dan niat baik pemerintah," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Bonie turut menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, meski implementasinya masih memerlukan evaluasi.
Baca Juga: Pengamat Sebut Pergantian Kepala BGN Langkah Perbaikan Program MBG
"Saya percaya MBG adalah program yang sangat strategis dan fundamental. Program ini menyiapkan generasi masa depan yang cerdas dan bergizi. Yang perlu dievaluasi adalah pelaksanaannya," ujarnya.
Disisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan program tersebut sebagai bentuk komitmen memperbaiki pelaksanaan di lapangan.
"Sudah dilakukan penegakan hukum, sudah ditangkap oknum-oknum yang terlibat. Itu patut diapresiasi," katanya.
Bonie menambahkan, setiap kebijakan yang memunculkan polemik sebaiknya dibahas melalui dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat agar tercapai kesepahaman.
"Persatuan nasional bukan takdir, tetapi pilihan. Karena itu kita harus memilih untuk bersatu demi kepentingan Indonesia," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Millennial Center (IMC), Yerikho Menurung, mengatakan persatuan nasional merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kita harus mengonsolidasikan seluruh elemen masyarakat untuk persatuan nasional. Sebab, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dibutuhkan persatuan nasional," ujarnya.
Menurut Yerikho, nilai persatuan sebagaimana tercantum dalam sila ketiga Pancasila harus diterapkan secara nyata sebagai landasan menghadapi berbagai tantangan kebangsaan saat ini.
