POSKOTA.CO.ID - “Tak sedikit yang terjerat kasus bukan karena kekurangan harta benda, tetapi lebih karena keserakahan, tiadanya kemampuan mengendalikan keinginan pribadi, ditambah lagi adanya godaan di sana – sini. Tak acap,terbuka peluang karena koneksi jabatan dan kekuasaan.” -Harmoko -
Dalam beberapa hari terakhir ini kasus korupsi kembali menjadi sorotan publik.Bukan saja karena menelan banyak kerugian negara, tetapi sudah menyasar sektor yang seharusnya tabu untuk dipermainkan, terlebih diselewengkan.
Rakyat terbelalak, seolah tak percaya menyaksikan program MBG ( Makan Bergizi Gratis), program penting, unggulan, sering disebut pula sebagai program mulia, ikut dikorupsi. Terlebih dilakukan oleh pimpinan badan pengelola MBG.
Adakah yang salah dalam program MBG? Jawabnya tidak. MBG sudah berada di jalur yang tepat. Program unggulan yang selama ini digadang – gadang oleh pemerintah dapat memberikan manfaat besar bagi rakyat, menyiapkan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Kopi Pagi: Membangun Kepercayaan Publik
Acap disebut program MBG ini menjadi pertaruhan bagi pemerintahan yang sekarang. Tiada kata lain, kecuali berhasil dan sukses , dijalankan secara baik dan benar serta tepat sasaran sehingga memberikan manfaat bagi rakyat sebagaimana tujuan yang hendak dicapai.
Apa pun yang terjadi, di tengah efisiensi anggaran, masih mencuatnya narasi saran dan kritik publik, MBG tetap menjadi program prioritas yang harus dijalankan.
Terlebih kian menguatnya dukungan politik terhadap program unggulan dimaksud karena sangat besar manfaatnya bagi rakyat, bukan hanya sekarang tetapi masa depan.
Tak terbantahkan, program MBG langsung mendunia, decak kagum dilontarkan tokoh hebat dunia karena Indonesia memberi makan rakyat setara tujuh negara Singapura, saat penerima MBG masih 35 juta.
Baca Juga: Kopi Pagi: Bijak Berucap dan Bersikap
Kini sudah menjangkau hampir 70 juta penerima, atau hampir 75 persen dari 82,9 juta orang target sasaran yang dapat dicapai akhir tahun 2026.
Segala daya upaya dilakukan pemerintah agar MBG mencapai target seperti diharapkan. Ini bukan saja janji politik yang wajib ditepati, tapi visi dan misi yang telah menjadi amanat negara untuk menjalankannya.
Dukungan tanpa keraguan terus mengalir dari berbagai kalangan terus mengalir, tak hanya dukungan politik, juga sosial ekonomi dan budaya bangsa. MGB adalah program mulia yang wajib kita jaga dan rawat bersama dengan penuh kesadaran tinggi bahwa program akan dikelola secara baik dan benar serta tepat sasaran, semata demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Merawat dan menjaga tanpa diikuti dengan pengawasan, hingga pimpinan tertinggi lembaga pengawas independen seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ketika masih aktif sempat memberi arahan kepada jajarannya untuk tidak ‘menyentuh’ MBG.
Baca Juga: Kopi Pagi: Politik Tebar Empati
Ini patut menjadi bahan renungan. Semestinya karena program unggulan, mulia bagi rakyat . Program besar dengan dana yang besar dan tersebar luas, melibatkan SDM dan fasilitas yang besar pula, wajib kita kawal bersama agar senantiasa berjalan di rel yang benar.
Mengawal berarti di dalamnya ketat pengawasan bukan karena adanya keraguan, tetapi menutup sekecil peluang terjadinya penyelewengan dan penyimpangan di level manapun. Mulai dari dapur umum, pengadaan barang hingga proses pengambilan keputusan. Bukan hanya pada MBG, juga program unggulan lainnya perlu kita kawal bersama dan awasi bersama, tapi bukan berarti intervensi bersama.
Tata kelola itulah yang harus kawal bersama, sebab kegagalan membangun sistem yang baik menjadi salah faktor utama akar permasalahan korupsi di negeri kita sulit diberantas. Selain,adanya sikap pragmatisme dan keserakahan.
Sistem yang tidak dibangun dengan baik membuka celah penyalahgunaan wewenang, terlebih jika sistem dibangun atas dasar kepentingan segelintir kaum elite, bukan berlandaskan kepada kebutuhan wong alit.
Pragmatisme, adalah jalan pintas dan cepat dengan memberi suap untuk memudahkan urusan, ketimbang memegang teguh idealisme,
Tak sedikit yang terjerat kasus bukan karena kekurangan harta benda, tetapi lebih karena keserakahan, tiadanya kemampuan mengendalikan keinginan pribadi, ditambah lagi adanya godaan di sana – sini. Tak acap terbuka peluang karena koneksi jabatan dan kekuasaan, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Akar persoalan keserakahan bukan karena miskin harta, tetapi lebih kepada ‘miskin hati’, ‘miskin moral’ dan ‘miskin spiritual yang membentuk sikap serakah dan tidak jujur. Sementara kita tahu, hasrat memiliki yang berlebihan cenderung menghalalkan segala cara, mengambil hak orang dan sejenisnya.
Para leluhur sering mengajarkan agar kita senantiasa tidak asal mengikuti rasa sembarang rasa. “Aja nuruti rasane karep, nanging nuruti karepe rasa” (jangan ikuti hawa nafsu tapi ikuti hati nurani). Pikiran yang liar, selain akan merugikan diri sendiri dan orang lain.
Karena itulah ada filosofi Jawa yang mengajak kepada kita agar hidup itu “sak madyo. Ora usah neko – neko.” ( secukupnya, sepantasnya. Tidak perlu berbuat yang aneh – aneh, macam – macam).
Di sisi lain, perlu juga memberikan efek jera bagi koruptor melalui hukuman yang lebih berat, seperti pengembalian kerugian dan pemiskinan. Tak kalah pentingnya menggelorakan sanksi sosial bagi para koruptor, selain edukasi antikorupsi.
