"Kalau ada yang menilai film itu sebagai kritik sosial yang murni, silakan. Tetapi kalau ada juga yang menduga terdapat kepentingan tertentu di balik narasi yang dibangun, itu juga merupakan bagian dari ruang demokrasi. Yang terpenting adalah semua pandangan tersebut diuji oleh fakta," ujarnya.
Idrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah melakukan generalisasi dengan menyamakan seluruh program pembangunan saat ini dengan pengalaman masa lalu.
Menurutnya, setiap kebijakan memiliki konteks, pendekatan, tujuan, dan mekanisme yang berbeda sehingga harus dinilai secara objektif.
"Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa semua pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang sama dengan yang terjadi pada masa lalu.
Generalisasi seperti itu perlu diluruskan. Yang harus dilakukan adalah melihat fakta di lapangan secara objektif," katanya.
Lebih lanjut, Idrus menilai polemik yang berkembang saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat nasionalisme.
Idrus mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat Merauke bukan hanya sebagai wilayah Papua Selatan, tetapi sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia.
"Terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan menghadapi tantangan global," ucapnya.
