Selain aspek lokasi dan tata ruang, yang membuat proyek ini layak menjadi percontohan adalah adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Selama ini, pembangunan rumah subsidi umumnya dilakukan melalui skema rumah tapak yang tersebar di berbagai daerah.
Namun, pembangunan rusun subsidi memerlukan investasi yang lebih besar, pengelolaan yang lebih kompleks, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Keterlibatan pengembang swasta dalam menyediakan hunian vertikal bersubsidi menunjukkan bahwa program perumahan rakyat dapat dijalankan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan dunia usaha (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun).
Pada perspektif ekonomi, pembangunan rusun subsidi di kawasan industri juga berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Berbagai studi menunjukkan bahwa akses terhadap hunian yang dekat dengan tempat kerja dapat mengurangi waktu perjalanan, menekan biaya hidup, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja (World Bank, East Asia’s Changing Urban Landscape, 2015).
Dengan demikian, penyediaan rusun subsidi tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
Meski demikian, keberhasilan rusun subsidi tidak semata ditentukan oleh pembangunan fisik bangunan. Pengelolaan pasca-huni, kualitas layanan lingkungan, pembentukan komunitas penghuni, serta keberlanjutan fasilitas umum menjadi faktor yang sama pentingnya.
Baca Juga: Menteri PKP Apresiasi Dukungan BSI terhadap Program Perumahan
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa banyak proyek hunian vertikal bersubsidi mengalami penurunan kualitas karena lemahnya tata kelola dan pemeliharaan bangunan (UN-Habitat, Housing at the Centre of the New Urban Agenda, 2016). Oleh karena itu, model pengelolaan yang baik perlu menjadi bagian integral dari proyek percontohan ini.
Pemerintah juga perlu memastikan skema pembiayaan yang digunakan benar-benar mampu menjangkau kelompok MBR. Dukungan fasilitas pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi bantuan uang muka, serta berbagai insentif fiskal menjadi kunci agar harga unit tetap terjangkau bagi masyarakat sasaran (BP Tapera, 2025). Tanpa dukungan pembiayaan yang kuat, konsep rusun subsidi berisiko sulit diakses oleh kelompok yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, Rusun Subsidi di Meikarta dapat menjadi momentum penting dalam transformasi kebijakan perumahan nasional. Jika berhasil, proyek ini bukan hanya menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi model baru pembangunan perumahan perkotaan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.
Keberhasilan tersebut dapat direplikasi di berbagai kota besar dan kawasan industri lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.
Baca Juga: Mendagri dan Menteri PKP Luncurkan Bedah Rumah BSPS di Maluku-Bali-Nusra
Meski terbatasnya lahan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan hunian, masa depan perumahan rakyat Indonesia tidak dapat lagi hanya bergantung pada pembangunan rumah tapak.
