Oleh: Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre)
POSKOTA.CO.ID - Kaya (SDM dan SDA) tapi miskin (prestasi dan uang). Inilah fakta riil di lapangan. 8 presiden telah berlalu, tetapi problem warisan kolonial masih saja hadir mengemuka.
Yang menggiriskan, suasana disharmoni, disorientasi, distrust, disobidience dan disintegrasi makin terasa. Ini tentu mengerikan sebab itu semua merupakan tahap-tahap menuju revolusi!
Yang lebih berbahaya, pidato-pidato presiden kini dianggap mengancam kepentingan geopolitik dan ekonomi oligark dunia yang nyambung ke nekolim lama maupun baru di tingkat lokal. Akibatnya, mereka melakukan operasi propaganda besar-besaran untuk menggambarkannya sebagai ancaman stabilitas, anti-Barat, dan berbahaya bagi dunia internasional. Termonitor berbagai agensi, lembaga dan media sudah melakukannya.
Padahal pikirannya, tulisan dan bukunya, pidatonya baru membangkitkan semangat kemandirian nasional. Baru pertobatan. Baru keinsyafan. Belum beresonansi dengan minat dan kebutuhan rakyat. Belum jadi gerakan nasional. Belum jadi revolusi pancasila. Hal ini karena sekitarnya masih banyak hitman dan pencari sego lan rupo. Belum pasukan ideologis, bukan patriot pancasila, bukan negarawan otentik.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Neoliberalisme Adalah Ketamakan
Saat ini, Presiden Prabowo Subianto membawa berbagai kebijakan yang menekankan pentingnya kemandirian pangan, energi, papan, sekulah (kurikulum), juga hilirisasi industri nasional, penguatan BUMN strategis, penguasaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, ketahanan air bersih, pengurangan ketergantungan impor, penguatan industri nasional dan pertahanan nasional, serta kembali ke jati diri (pancasila dan konstitusi asli).
Dalam konteks geopolitik global, pikiran, ucapan, tulisan dan kebijakannya sering tidak disukai oleh kekuatan ekonomi internasional yang selama puluhan tahun menikmati dominasi terhadap pasar dan sumber daya negara berkembang. Begitu juga di tingkat lokal: dianggap mengganggu sumber nafkah yang serakah.
Karena itu, kita perlu memahami bahwa tidak semua kritik asing dan lokal murni demi demokrasi atau bahkan hak asasi manusia. Kritik itu lebih karena interes pribadi yang ilutif dan takut akan dosa-dasanya di masa lalu.
Kita menyadari bahwa dalam sejarah dunia, isu demokrasi dan HAM sering digunakan sebagai instrumen geopolitik untuk menekan negara-negara yang ingin mandiri secara ekonomi. Propaganda ini tidak selalu menggunakan senjata, tapi media, agen, rating dan narasi.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Kini Rupiah Makin Tak Berdaulat
